Bantuan Terhambat di Mahulu, Ekti Imanuel Soroti Lemahnya Kesiapan Administratif Daerah
Portalkaltim.com, Samarinda – Ketidaksiapan administrasi di tingkat kabupaten menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, mengungkapkan bahwa kendala ini kerap terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), terutama dalam hal program bantuan pertanian yang sejatinya sudah dirancang di tingkat provinsi.
“Karena apapun yang dibantu ke Mahulu, prosesnya kan, pemerintahan Mahulu lah yang secara pemerintahannya yang melaksanakan dan segala macam seperti itu. Contoh, kita bantu pupuk untuk petani. Calon petani calon lokasi (CPCL)nya itu kan dinas pertanian Mahulu. Dari perkebunan atau pertanian provinsi tidak bisa apa-apa, kalau yang menerimanya tidak ada,” jelas Ekti.
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran. Dalam kajian kebijakan publik, efektivitas implementasi program sangat ditentukan oleh kesiapan aktor-aktor pelaksana di tingkat lokal, terutama dari segi administrasi dan kejelasan data penerima manfaat.
CPCL atau Calon Petani Calon Lokasi merupakan elemen krusial dalam program bantuan pertanian. Dokumen ini menjadi pijakan formal dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan seperti pupuk, benih, dan alat pertanian. Tanpa CPCL yang sah dan valid, dinas provinsi tidak dapat menyalurkan bantuan secara legal karena tidak memiliki dasar administratif yang jelas.
Kondisi ini, menurut Ekti, memperlihatkan bagaimana lemahnya birokrasi lokal dapat memutus mata rantai program bantuan, sehingga masyarakat dalam hal ini petani Mahulu menjadi pihak yang dirugikan. Padahal, bantuan tersebut telah tersedia dan siap disalurkan oleh pemerintah provinsi.
Dalam literatur administrasi publik, fenomena ini dikenal sebagai implementation gap, yaitu kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaannya. Hal ini sering kali dipicu oleh buruknya koordinasi lintas instansi serta rendahnya kapasitas kelembagaan di daerah yang menyebabkan program tidak berjalan sesuai harapan.
Ekti mendorong agar dinas teknis di Mahulu bersikap lebih responsif dan membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah provinsi.
“Ini soal bagaimana kita bisa bekerja bersama, saling melengkapi agar bantuan yang ada betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
