DPRD Kaltim Soroti Pengangguran dan Ketergantungan Tambang, Lulusan SMK Banyak Menganggur

Portalkaltim.com, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur berkomentar serius mengenai tingginya angka pengangguran, stagnasi kualitas sumber daya manusia, hingga ketergantungan ekonomi yang masih terlalu besar pada sektor pertambangan. Kondisi ini dinilai menjadi ancaman jangka panjang apabila tidak segera dibenahi melalui kebijakan yang lebih terstruktur dan berani.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kaltim sekaligus Anggota Komisi IV Fadly Imawan menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Pansus Pembahas LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2025 di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, dari 12 indikator pembangunan daerah, terdapat empat indikator yang belum mencapai target, yakni laju pertumbuhan ekonomi, indeks reformasi birokrasi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pemberdayaan gender. Hal ini menunjukkan masih adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan secara optimal.

Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim tahun 2025 mencapai angka 79,39 atau naik 0,60 poin dari tahun sebelumnya, Pansus LKPJ menilai peningkatan tersebut mulai melambat. Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah harapan lama sekolah yang hanya naik 0,01 tahun, menandakan stagnasi pada sektor pendidikan.

“Persoalan kita bukan lagi sekadar menaikkan angka IPM, tetapi memastikan kualitas hidup masyarakat benar-benar merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur,” ujar Fadly Imawan.

Selain itu, dalam dimensi standar hidup layak, pertumbuhan pengeluaran riil per kapita juga terus melambat selama tiga tahun berturut-turut dan pada 2025 hanya tumbuh 3,34 persen. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum bergerak secara signifikan.

Di sektor ekonomi, struktur perekonomian Kaltim masih didominasi pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 34,18 persen. Ironisnya, sektor terbesar tersebut justru mengalami kontraksi sebesar 0,11 persen, menandakan sektor dominan tidak lagi menjadi motor pertumbuhan tetapi masih mengendalikan arah ekonomi daerah.

Pansus menilai hal ini sebagai paradoks struktural yang berbahaya karena pertumbuhan ekonomi Kaltim juga masih sangat bergantung pada net ekspor yang menyumbang 3,71 persen dari total pertumbuhan ekonomi sebesar 4,53 persen. Artinya, lebih dari 80 persen pertumbuhan ekonomi dipengaruhi faktor eksternal seperti harga komoditas global dan pasar internasional.

Meski sektor non-ekstraktif seperti industri pengolahan tumbuh 12,68 persen dan penyediaan akomodasi makan minum mencapai 13,03 persen, kontribusinya masih kecil terhadap struktur ekonomi. Karena itu, DPRD mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri pengolahan, jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai penyangga baru ekonomi daerah.

Pihaknya juga menyoroti tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 yang berada di angka 5,20 persen. Secara statistik terlihat stabil, namun secara realitas tidak menggembirakan karena ketika kesempatan kerja hanya bertambah 1.635 orang, jumlah pengangguran justru meningkat 393 orang.

Yang paling mengkhawatirkan, tingkat pengangguran perempuan melonjak menjadi 7,30 persen atau naik drastis 2,17 poin. Sementara lulusan SMK yang seharusnya siap kerja justru mencatat tingkat pengangguran tinggi sebesar 9,51 persen, menunjukkan ketidaksinkronan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia usaha.

Untuk itu, Pansus LKPJ merekomendasikan reformasi kebijakan ketenagakerjaan secara menyeluruh, mulai dari kurikulum SMK berbasis kebutuhan industri, program wajib magang enam bulan, pembentukan konsorsium industri-pendidikan, insentif bagi industri padat karya, hingga transformasi pekerjaan informal menjadi formal melalui legalisasi UMKM, pembiayaan, dan digitalisasi usaha.