DPRD Balikpapan Targetkan PAD Rp1,585 Triliun, Kurangi Ketergantungan Migas

Portalkaltim.com, Balikpapan — Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan tahun 2026 dipatok mencapai Rp1,585 triliun. Angka tersebut menjadi perhatian serius DPRD Kota Balikpapan di tengah tantangan ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengatakan pemerintah daerah (pemda) kini harus lebih fokus memperkuat sumber pendapatan lokal agar tidak terus bergantung pada sektor minyak dan gas maupun dana transfer pusat.

Menurut Taufik, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan berasal dari berbagai sumber, mulai dari PAD, Dana Bagi Hasil (DBH), hingga Dana Alokasi Umum (DAU). Seluruh program pemda, kata dia, telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“Kalau dilihat dari APBD Kota Balikpapan tentu sumbernya macam-macam. Ada PAD, DBH, DAU dan lainnya. Semua sudah terprogram oleh pemerintah kota,” ujar Taufik saat diwawancarai di Kantor DPRD Balikpapan, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa pembahasan anggaran dilakukan secara ketat sehingga ruang penambahan program baru cukup terbatas. Karena itu, DPRD kini lebih menekankan pengawasan terhadap efektivitas penggunaan anggaran yang sudah direncanakan pemerintah.

Meski demikian, dirinya menilai peningkatan PAD tetap menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah daerah di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah.

“Kalau untuk PAD, tentunya kita tidak ingin ketergantungan dengan migas,” tuturnya.

Menurutnya, Komisi II DPRD Balikpapan saat ini terus mendorong optimalisasi penerimaan daerah melalui sektor pajak dan potensi ekonomi lokal lainnya. Langkah itu dilakukan agar target PAD yang telah ditetapkan dapat tercapai bahkan melampaui proyeksi awal.

“Target kami saat ini Rp1,585 triliun dan mudah-mudahan bisa tercapai,” ungkapnya.

Pria kelahiran 1980 itu menilai penguatan PAD menjadi salah satu kunci penting menjaga stabilitas pembangunan daerah. Sebab semakin besar kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri, maka ketahanan fiskal kota juga akan semakin kuat. (TS/ADV)