Mahyunadi: Potensi PAD di Kutim Melimpah Tapi Belum Diperkuat Regulasi
Portalkaltim.com, Kutai Timur – Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kutai Timur sesungguhnya sangat besar. Namun, tanpa regulasi yang jelas, peluang tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah daerah menegaskan perlunya penguatan regulasi berupa peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) agar penerimaan PAD dapat lebih terukur dan tidak menimbulkan pungutan liar.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap potensi daerah dapat diserap secara sah dan memberi manfaat nyata bagi pembangunan. Dengan aturan yang kuat, Kutai Timur diharapkan mampu memperbesar PAD sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak potensi PAD yang belum memiliki regulasi pendukung. Padahal, regulasi menjadi kunci utama agar sumber-sumber pendapatan daerah bisa dikelola dengan baik.
“PAD paling berpotensi di Kutim itu banyak tapi harus ada regulasi. Regulasi paling penting,” ungkap Mahyunadi.
Ia mencontohkan perda tentang sarang burung walet yang pernah dibuat sebelumnya. Meski regulasi sudah ada, implementasinya belum berjalan maksimal sehingga potensi PAD yang besar belum bisa tergarap sepenuhnya.
“Misalnya dulu pernah kita buat perda sarang burung, yang sekarang belum maksimal,” jelasnya.
Menurut Mahyunadi, hal serupa juga terjadi pada beberapa sumber PAD lainnya. Pemerintah masih harus menyusun aturan baru sekaligus memperkuat implementasi regulasi yang sudah ada agar tidak berhenti hanya di atas kertas.
“Banyak potensi PAD yang belum ciptakan regulasinya, perda dan perkadanya kita harus persiapkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, regulasi yang jelas juga akan mencegah potensi pungutan liar. Dengan demikian, setiap pungutan yang dilakukan pemerintah memiliki dasar hukum yang sah dan terarah.
“Regulasi kita maksimalkan untuk menyerap PAD agar tidak menjadi pungli,” ujarnya.
Dengan penyusunan regulasi yang tepat, pemerintah Kutai Timur berharap PAD dapat dikelola lebih transparan, maksimal, dan menjadi penopang utama pembangunan daerah. (SH/ADV).
