Desak Pemerintah Pusat Lebih Adil, Masdari Kidang: Kontribusi Kaltim Besar, Jangan Biarkan Infrastruktur Kami Tertinggal
Portalkaltim.com, Kutai Timur – Ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah kembali disorot Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Masdari Kidang.
Kidang menilai bahwa ketidakadilan pembangunan masih terjadi, terutama pada daerah yang selama ini menjadi sumber utama penerimaan negara seperti Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kaltim sudah puluhan tahun menyumbang besar melalui batu bara dan SDA (sumber saya alam) lainnya, tetapi ketika kita melihat jalan di daerah sendiri, kondisi masih memprihatinkan,” ujar Kidang kepada awak media.
Ia mengatakan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) membuat pemerintah daerah (pemda) semakin kesulitan mengejar kebutuhan infrastruktur yang mendesak.
“Dengan DBH yang dipotong, kemampuan kita untuk memperbaiki jalan dan fasilitas umum jadi menurun. Sementara daerah lain yang bukan penghasil justru berkembang pesat,” jelasnya.
Dirinya menilai bahwa ketimpangan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal nasional.
“Daerah penghasil seharusnya mendapat insentif pembangunan lebih besar, bukan malah dikurangi,” tegasnya.
Menurutnya, jalan rusak yang semakin parah di beberapa titik merupakan bukti nyata bahwa daerah penghasil belum menikmati perhatian yang layak.
“Kami melewati jalan ini setiap hari. Warga merasakan langsung dampaknya pada aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” kata Masdari.
Ia meminta pemda lebih aktif menyuarakan kondisi ini secara resmi kepada pemerintah pusat.
“Perlu komunikasi yang kuat. Kita tidak bisa diam ketika kebutuhan infrastruktur semakin besar tapi anggarannya semakin kecil,” tuturnya.
Terakhir, Kidang mengajak semua pihak melihat persoalan ini sebagai tugas bersama.
“Ini bukan soal mengeluh, tetapi memperjuangkan hak daerah. Kalau Kaltim terus memberi, maka Kaltim juga layak menerima,” tututpnya. (TS/ADV)
