Komisi A DPRD Kutim Dorong Pemerintah Fokus pada Program Prioritas agar Dampaknya Terasa Langsung
Portalkaltim.com, Kutai Timur – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Masdari Kidang, mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk lebih konsisten memusatkan perhatian pada program-program prioritas yang manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menilai bahwa kondisi fiskal daerah yang sedang terbatas seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih selektif dan disiplin dalam menentukan arah pembangunan.
Menurut Kidang, penurunan anggaran bukan alasan untuk menunda pekerjaan penting atau menunggu situasi keuangan kembali normal. Justru dalam situasi seperti ini, katanya, pemerintah harus lebih cermat memilih kegiatan yang memiliki dampak nyata.
“Kalau anggaran menurun, justru kita harus memilih program yang efeknya langsung ke masyarakat,” ujar Kidang kepada awak media.
Ia menyoroti berbagai usulan warga terkait perbaikan infrastruktur dasar, seperti semenisasi jalan lingkungan dan peningkatan fasilitas umum yang selama ini sudah berulang kali diajukan. Banyak dari usulan tersebut telah masuk dalam daftar kebutuhan sejak bertahun-tahun lalu, sehingga wajar apabila masyarakat berharap ada penyelesaian yang nyata dan tidak lagi tertunda.
“Usulan itu sudah masuk selama bertahun-tahun. Wajar masyarakat berharap ada penyelesaian,” katanya.
Kidang menekankan bahwa prioritas pembangunan harus ditentukan berdasarkan kebutuhan nyata yang dirasakan warga setiap hari, bukan semata-mata pertimbangan administrasi atau urutan jadwal internal.
“Warga setiap hari melalui jalan yang rusak. Mereka merasakan langsung dampaknya,” sambungnya.
Ia juga menilai bahwa respons cepat dari organisasi perangkat daerah (OPD) sangat berpengaruh terhadap percepatan realisasi program. Semakin cepat proses perencanaan dan tindak lanjut dilakukan, semakin cepat pula pekerjaan dapat dimulai di lapangan.
“Kalau OPD lebih cepat merespons, pekerjaan bisa dimulai lebih awal,” jelasnya.
Menurutnya, langkah cepat dan terukur ini penting untuk menjaga kepercayaan publik, terlebih menjelang masa reses di mana para anggota dewan harus memberikan penjelasan konkret tentang perkembangan program kepada konstituen.
Dirinya menutup dengan ajakan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas dalam menentukan arah prioritas pembangunan.
“Masyarakat menunggu tindakan, bukan wacana. Mari pastikan yang paling dibutuhkan dikerjakan lebih dulu,” pungkasnya. (TS/ADV)
