Pemkab Dorong Transparansi Pembagian Nilai Tambah Batubara melalui Audit Independen
Portalkaltim.com, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong transparansi dalam pembagian nilai tambah sektor pertambangan, khususnya batubara, yang menjadi salah satu kontributor pendapatan daerah.
Pemerintah daerah menilai bahwa pelaporan dan pembagian hasil pertambangan harus dilakukan secara akurat agar selaras dengan beban lingkungan dan kebutuhan pembangunan daerah.
Selama ini, pemerintah kabupaten menerima pendapatan berdasarkan laporan dan mekanisme pembagian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Namun, tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan fiskal daerah untuk pembangunan pelayanan dasar.
“Ke depan, kita akan berkoordinasi dengan Bappeda, Pemerintah Provinsi, dan Kementerian ESDM untuk mendorong audit independen sehingga pelaporan profit sharing bisa lebih transparan dan akuntabel,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur Syahfur.
Dorongan audit independen ini diharapkan dapat memastikan bahwa nilai pembagian hasil pertambangan mencerminkan angka produksi dan nilai ekonomi yang sebenarnya.
Pemerintah daerah menilai bahwa kabupaten penghasil memiliki beban infrastruktur dan sosial yang lebih besar, sehingga memerlukan porsi pembiayaan yang memadai.
Syahfur menegaskan bahwa upaya ini bukan untuk menghambat aktivitas usaha pertambangan, melainkan untuk memastikan keadilan fiskal bagi daerah penghasil.
“Tujuannya adalah menciptakan keadilan agar kontribusi hasil pertambangan benar-benar mendukung pembangunan daerah,” tandasnya.
Pemkab Kutai Timur akan memperkuat dialog kebijakan dengan pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan pusat guna menyamakan pemahaman dan prosedur pelaporan.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola pendapatan yang transparan dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mengelola pendapatan daerah secara akuntabel, dengan fokus pada peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. (SH/ADV)
