DPRD Kutim Dorong Jalan HTI di Batu Ampar Dibuka Demi Kelancaran Mobilitas Warga
Portalkaltim.com, Kutai Timur – Di antara jalanan industri dan hamparan hutan di wilayah utara Kutai Timur, terdapat sebuah ruas yang perannya jauh lebih besar daripada status resminya. Jalan di sekitar Puskesmas Batu Ampar, yang sejatinya merupakan milik perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), telah lama menjadi nadi perjalanan warga untuk mendapatkan layanan kesehatan dan menghubungkan desa-desa sekitar. Meski tidak dibangun sebagai jalan umum, jalur itu telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sehari-hari.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, melihat situasi ini sebagai sesuatu yang tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa jalan perusahaan tersebut telah menjadi infrastruktur strategis bagi mobilitas warga.
“Terdapat beberapa ruas jalan di sekitar fasilitas umum seperti Puskesmas Batu Ampar yang juga berstatus milik perusahaan HTI,” ujarnya.
“DPRD menilai jalan ini penting karena menjadi akses utama antarwilayah di Kutai Timur bagian utara,” sambungnya.
Jimmi menilai pemerintah daerah perlu segera membangun koordinasi yang terstruktur dengan perusahaan terkait. Ia menekankan bahwa alur pelayanan publik, terutama layanan kesehatan, tidak boleh terhambat hanya karena status kepemilikan jalan.
Pada kondisi darurat, akses menuju puskesmas atau pengiriman logistik desa bisa bergantung pada satu-satunya jalur tersebut. Maka dari itu, pembukaan akses publik menjadi langkah yang bukan saja logis, tetapi juga mendesak.
Lebih jauh, jalan HTI bukan hanya jalur penghubung antardesa, melainkan juga pendorong perputaran ekonomi masyarakat. Aktivitas perdagangan, transportasi hasil kebun, hingga perjalanan anak sekolah ikut bergantung pada kelancaran akses tersebut.
Karena itu, DPRD menilai perlu adanya pola kerja sama yang jelas antara pemerintah daerah dan perusahaan tanpa mengabaikan aspek tanggung jawab sosial, keberlanjutan lingkungan, serta keamanan operasional perusahaan.
Jimmi menegaskan bahwa DPRD Kutim akan terus mengawal upaya pembukaan akses publik di kawasan ini. Ia berharap koordinasi yang baik mampu menghadirkan solusi yang adil bagi kedua belah pihak, sehingga jalan yang telah lama digunakan masyarakat dapat terus berfungsi tanpa hambatan. Baginya, infrastruktur adalah urat nadi pembangunan, dan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk terisolasi hanya karena status administratif sebuah jalan. (SH/ADV)
