DPRD Kaltim Soroti Realisasi APBD 2024: Evaluasi Jadi Syarat Perbaikan
Portakaltim.com, Samarinda – Pelaksanaan APBD 2024 di Kalimantan Timur mulai mendapat sorotan tajam dari parlemen daerah. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan bahwa pandangan fraksi terhadap pertanggungjawaban anggaran menunjukkan perlunya evaluasi serius agar program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Ya, seperti yang tadi kita dengar bersama dalam sidang, masing-masing fraksi punya catatan sendiri. Saya tidak hafal satu per satu secara rinci, tapi secara umum kritik dan masukan mereka cukup konstruktif,” ujar Hasanuddin.
Dalam sidang pandangan fraksi, sejumlah kritik muncul terkait ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, serta rendahnya efektivitas beberapa kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasanuddin menilai catatan ini sebagai bentuk kontrol legislatif yang bertujuan membangun, bukan menjatuhkan.
“Kalau kita lihat secara umum, kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan kita ke depan,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa forum ini menjadi momentum penting bagi legislatif menjalankan fungsi pengawasannya terhadap eksekutif. DPRD Kaltim berharap masukan dari fraksi-fraksi ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem dan kebijakan oleh pemerintah provinsi.
“Masih ada kegiatan yang tak berjalan maksimal, itu yang kemudian memunculkan banyak catatan dari fraksi,” katanya.
Semua masukan tersebut, lanjut Hasanuddin, akan dibahas lebih lanjut bersama Gubernur Kaltim dalam rapat paripurna ke-20. Ia memastikan diskusi akan dilakukan secara terbuka demi kepentingan publik.
“Nanti kita bahas lebih lanjut di rapat paripurna ke-20 hari Senin. Di situ kita akan dengar langsung tanggapan dari Pak Gubernur,” jelasnya.
Sebagai penutup, Hasanuddin mengajak seluruh anggota DPRD untuk menjaga semangat kolektif dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Soliditas politik, menurutnya, sangat diperlukan untuk memastikan arah belanja daerah tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
