Skema Hibah Jadi Jurus Komisi II DPRD Kaltim Atasi Krisis Sekolah di Balikpapan
Portakaltim.com, Samarinda – Ketika pembangunan sekolah tersendat karena masalah lahan, Komisi II DPRD Kalimantan Timur mengambil langkah terobosan. Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mendorong skema hibah lahan sebagai solusi konkret percepatan pembangunan sekolah menengah atas (SMA/SMK), terutama di Balikpapan Timur.
“Jadi, konsepnya nanti sama dengan Hotel Royal,” ujar Nurhadi, merujuk pada pola kerja sama lintas pemerintah di mana lahan disediakan oleh pemkot dan pembangunan dilakukan oleh pemprov.
Model ini sebelumnya dinilai berhasil pada proyek fasilitas publik lainnya, dan kini ingin diterapkan kembali untuk menjawab kebutuhan pendidikan di daerah. Menurut Nurhadi, kunci keberhasilan pembangunan sekolah bukan hanya pada anggaran, tetapi pada kejelasan status lahan.
“Makanya, kami dari Komisi II juga berencana akan memanggil teman-teman Pemkot untuk membicarakan tentang lahan,” katanya.
Dengan adanya skema hibah, menurut Nurhadi, tidak ada lagi alasan bagi provinsi untuk menunda pembangunan. Begitu lahan resmi diserahkan, pemerintah provinsi bisa langsung mengeksekusi pembangunan sesuai kebutuhan yang sudah terdata.
“Kalau hibah lahan sudah ada, pembangunan sekolah bisa langsung jalan. Masalah pendidikan ini jangan ditunda-tunda,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kekurangan sekolah menengah bukan sekadar masalah kuantitas, tetapi menyangkut masa depan generasi muda Kaltim. Oleh karena itu, sinergi pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan proaktif seperti hibah menjadi sangat penting.
Nurhadi menilai, jika pola kolaborasi ini berhasil dijalankan, maka tidak hanya sekolah yang bisa dibangun lebih cepat, tetapi model ini juga bisa menjadi role model untuk sektor layanan publik lainnya.
Ia berharap skema ini tidak berhenti pada wacana dan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.
“Konsep Hotel Royal, menurut saya bisa diterapkan dalam pembangunan sekolah. Ini soal prioritas generasi kita,” pungkasnya.
