Krisis Daya Tampung SMA Negeri di Balikpapan, Andi Satya Desak Pembangunan Sekolah Baru

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra

Portakaltim.com, Samarinda – Kesenjangan akses pendidikan menengah di Balikpapan menjadi sorotan serius Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya tingkat penerimaan siswa SMP ke SMA negeri di kota tersebut, yang hanya mencapai sekitar 50 persen.

“Bicara pendidikan, kita tidak hanya kalah dalam kualitas, tapi juga kuantitas. Contohnya di Balikpapan, hanya 50 persen lulusan SMP yang bisa masuk SMA negeri. Ini menunjukkan jumlah sekolah kita memang kurang,” ungkap Andi.

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar masalah jumlah sekolah, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan dan pemerataan pendidikan. Ketika hanya sebagian kecil siswa yang tertampung di sekolah negeri, maka anak dari keluarga berpenghasilan rendah akan semakin tertinggal karena sulit menjangkau biaya sekolah swasta.

“Kalau ingin mengejar Jawa, maka harus dilakukan banyak perbaikan. Jumlah sekolah harus ditambah, kualitas harus ditingkatkan,” katanya.

Sejalan dengan pernyataan Andi, berbagai studi pendidikan menegaskan bahwa keterbatasan akses ke jenjang menengah memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi antar generasi. Tanpa intervensi pemerintah, potensi besar anak-anak dari keluarga kurang mampu akan terhambat hanya karena faktor ketersediaan fasilitas.

Andi menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh, tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga kualitas guru dan aspek pendukung lainnya, seperti nutrisi siswa dan penghapusan biaya tambahan di sekolah negeri.

“Itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan guru, memastikan nutrisi anak, dan membebaskan biaya tambahan di sekolah. Kalau semua dilakukan secara sistematis, baru kita bisa bicara bersaing dengan daerah maju,” pungkasnya.

Dengan desakan ini, Andi berharap pemerintah daerah segera merespons krisis daya tampung SMA di Balikpapan agar tidak menjadi hambatan berkelanjutan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur.

Loading