Sungai Mahakam Butuh Peran Daerah, DPRD Kaltim Dorong Keterlibatan Perusda
Portalkaltim.com, Samarinda – Pengelolaan alur Sungai Mahakam dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi daerah. Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur, menyoroti minimnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat kewenangan yang sepenuhnya masih berada di tangan pemerintah pusat melalui KSOP.
“Transportasi air masih menjadi kewenangan pusat, terutama alur Sungai Mahakam yang dikelola oleh KSOP. Tapi kami berharap ada peran BUMD atau Perusda dalam pengelolaan ini,” ujarnya.
Menurut Guntur, langkah konkret perlu segera diambil agar daerah memiliki kendali terhadap sumber daya strategis ini. Ia mencontohkan pengelolaan Sungai Barito di Kalimantan Tengah yang melibatkan BUMD sehingga pendapatan dapat dinikmati oleh pemerintah daerah.
“Contohnya di Sungai Barito, di mana BUMD dilibatkan. Kita harap hal serupa bisa terjadi di Mahakam,” katanya.
Salah satu persoalan mendesak di Mahakam adalah pendangkalan yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Guntur mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian yang pernah ia ikuti saat masih menjabat di DPRD kabupaten, pendangkalan mencapai rata-rata lima sentimeter setiap tahun.
“Terlebih sekarang sungai itu menghadapi pendangkalan yang serius akibat abrasi. Berdasarkan kajian saat saya masih di DPRD kabupaten dulu, pendangkalan rata-rata lima sentimeter per tahun,” jelasnya.
Sayangnya, pengerukan sungai jarang dilakukan, sehingga tidak hanya menghambat transportasi air, tetapi juga meningkatkan risiko banjir. Untuk itu, ia kembali menegaskan pentingnya melibatkan Perusda dalam proses normalisasi sungai.
“Padahal pengerukan jarang dilakukan. Kami mendorong agar Perusda bisa dilibatkan dalam normalisasi sungai,” tambahnya.
Dengan pengelolaan sungai oleh daerah melalui BUMD, Kaltim berpeluang memperkuat fondasi fiskal melalui PAD, menciptakan lapangan kerja baru, serta membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal yang selama ini kurang dimaksimalkan.
