Potensi PAD Meningkat, Guntur Minta Program Pemutihan Pajak Diperpanjang

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur

Portalkaltim.com, Samarinda – Antusiasme masyarakat Kalimantan Timur terhadap program pemutihan pajak kendaraan bermotor menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini diungkapkan oleh Guntur, anggota Komisi II DPRD Kaltim, yang menyebut bahwa penghapusan denda menjadi pemicu utama masyarakat kembali patuh membayar pajak.

“Besar sekali. Dampaknya sangat signifikan. Banyak masyarakat yang sebelumnya menunggak hingga tiga tahun, ingin memperbarui STNK mereka. Ketika denda dihapus, mereka jadi lebih terdorong untuk membayar pajak,” ungkapnya.

Namun di balik lonjakan partisipasi ini, masih terdapat hambatan administratif, terutama terkait dengan data kepemilikan kendaraan yang tidak sesuai dengan identitas pemilik terbaru.

“Kendala terbesar saat ini adalah syarat KTP. Banyak pemilik kendaraan tidak lagi memiliki KTP yang tertera di BPKB atau STNK. Ada yang hilang, rusak, atau pemilik aslinya sudah meninggal. Ini menjadi hambatan besar,” tambahnya.

Sebagai solusi, Guntur mendorong keterlibatan Disdukcapil dalam proses integrasi data agar kepemilikan kendaraan bisa disesuaikan dengan sistem NIK nasional yang terpusat.

“Kami berharap agar Disdukcapil bisa terlibat untuk membantu integrasi data. Karena sekarang tidak mungkin ada dua KTP dengan NIK yang sama. Bahkan bayi saja bisa dibuatkan NIK, apalagi yang sudah punya KTP sebelumnya,” tuturnya.

Dari sisi ekonomi, program ini menjadi instrumen efektif untuk mengurangi jumlah tunggakan pajak sekaligus memperluas basis wajib pajak aktif di daerah.

“Karena sekarang kewenangan pajak kendaraan sudah di daerah, meskipun hasilnya masih dibagi dengan kabupaten/kota,” pungkas Guntur.

Artinya, semakin banyak pajak yang berhasil dikumpulkan, semakin besar pula dana yang tersedia untuk pembangunan di daerah. Selain manfaat fiskal, keberhasilan program ini juga akan memperbaiki sistem administrasi kendaraan bermotor. Data yang valid akan mempermudah pengawasan, penegakan hukum, hingga keselamatan lalu lintas.

Guntur optimistis dengan dukungan eksekutif dan sinergi lintas instansi, sektor ini akan menjadi motor penggerak PAD. Ia juga berharap agar program ini diperpanjang dan disertai dengan penyederhanaan proses agar lebih banyak masyarakat bisa berpartisipasi.

 

Loading