Firnadi Sebut Daerah Siap Ambil Alih Pengelolaan Perairan untuk Tingkatkan PAD
Portalkaltim.com, Samarinda – Kritik terhadap rendahnya kontribusi fiskal dari sektor perairan memunculkan dorongan kuat dari DPRD Kalimantan Timur agar pengelolaan jalur air dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Dalam hal ini, Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Kaltim, menegaskan bahwa desentralisasi pengelolaan akan memberi peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan.
“DPRD tentu dalam beberapa pembicaraan terakhir ya baik lewat apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR maupun lewat rapat-rapat komisi mendorong agar Provinsi Kalimantan Timur dapat ikut andil mengelola perairan,” jelas Firnadi.
Ia menyampaikan bahwa selama ini pengelolaan oleh pemerintah pusat tidak berjalan optimal, yang terlihat dari rendahnya pendapatan yang diperoleh daerah dari sektor tersebut.
Secara akademis, desentralisasi pengelolaan sumber daya alam seperti perairan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi kebijakan. Kebijakan berbasis lokal umumnya lebih responsif terhadap karakteristik geografis, ekonomi, dan sosial setempat.
Firnadi menyatakan, Kalimantan Timur siap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah pusat agar pengelolaan bisa dijalankan di tingkat provinsi, termasuk dalam hal mekanisme pembagian hasil pendapatan.
Langkah ini diyakini dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah serta meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air yang lebih berkelanjutan.
Dengan pengelolaan langsung oleh daerah, potensi perairan Kaltim tidak hanya menjadi penopang PAD, tetapi juga bisa dioptimalkan untuk mendukung transportasi, pariwisata, dan konservasi lingkungan secara simultan.
