Dorong Swasembada Pangan, Ananda Tegaskan Komitmen Pemerintah Daerah untuk Sektor Pertanian
Portalkaltim.com, Samarinda – Sektor pertanian di Kalimantan Timur terus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa pembangunan pertanian menjadi bagian penting dalam agenda besar pembangunan daerah, khususnya yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
“Itu sebenarnya sudah menjadi prioritas Pak Gubernur. Salah satu prioritasnya adalah ekonomi kerakyatan, dan pertanian termasuk di dalamnya,” tegas Ananda saat ditanya soal dukungan anggaran untuk sektor pertanian.
Menurutnya, penguatan sektor pertanian tidak hanya berkutat pada produksi, tetapi juga menyangkut infrastruktur pendukung, akses pasar, hingga pemberian bantuan langsung yang tepat sasaran kepada para petani. Dukungan seperti subsidi pupuk dan alat pertanian menjadi bagian integral dari strategi ini.
“Saya yakin pemerintah juga sudah menghitung kapasitas fiskalnya, apakah memang mampu untuk mendukung program pertanian ini atau tidak. Tapi saya tetap optimis, saya yakin ini bisa diwujudkan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan pendekatan fiskal berbasis prioritas. Dalam praktik penganggaran publik, sistem anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) mendorong efisiensi dan alokasi sumber daya ke sektor-sektor strategis seperti pertanian.
Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim juga menunjukkan tren peningkatan alokasi belanja untuk sektor pertanian, terutama pada program pertanian terpadu, penyuluhan lapangan, serta dukungan modal usaha bagi petani lokal.
Ananda juga menyoroti pentingnya dukungan non-anggaran seperti regulasi yang ramah petani dan birokrasi yang efisien. Percepatan perizinan, penguatan akses terhadap lahan, serta pelatihan berkelanjutan merupakan elemen yang harus berjalan beriringan.
Dengan sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam pengawasan serta penyusunan kebijakan, ia optimis bahwa Kaltim dapat menjadi percontohan pembangunan pertanian berkelanjutan di era otonomi daerah.
