Guntur Kritik Sentralisasi Pendapatan Alur Sungai, Daerah Tak Dapat Apa-Apa
Portalkaltim.com, Samarinda – Sentralisasi pengelolaan alur Sungai Mahakam menjadi sorotan tajam dari anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur. Ia menilai bahwa ketidakterlibatan daerah dalam pendapatan sektor strategis ini menyebabkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbuang sia-sia ke pusat tanpa manfaat langsung bagi masyarakat lokal.
“Tidak. Semua langsung ke pusat. KSOP sebagai pengawas dan KSDP sebagai pelaksana. Kami ingin ada otonomi yang lebih besar untuk daerah, agar PAD-nya masuk ke kita, untuk rakyat,” ucapnya.
Menurut Guntur, persoalan bukan hanya pada pendapatan yang diserap pusat, tetapi juga pada minimnya wewenang daerah dalam pengawasan dan penindakan atas kejadian yang merugikan publik. Ia mencontohkan kasus jembatan yang rusak akibat ditabrak ponton, namun penanganannya lambat karena pemprov tidak memiliki kuasa hukum atas alur sungai.
“Contohnya soal jembatan. Kalau rusak, kita yang repot. Padahal yang merusak kadang ponton. Kalau ada Perusda yang dilibatkan, kita bisa lebih cepat bertindak,” lanjutnya.
Dampak dari sistem yang tidak sinkron ini juga dirasakan masyarakat. Ketika kerusakan terjadi, publik cenderung menyalahkan pemerintah daerah tanpa memahami batas kewenangan antara pusat dan daerah. Hal ini menurut Guntur menimbulkan salah persepsi yang merugikan citra pemerintah daerah.
“Kadang masyarakat tidak tahu siapa yang berwenang. Mereka hanya tahu jembatan rusak dan ingin diperbaiki,” katanya.
Hal serupa juga terjadi dalam pengelolaan jalan nasional. Menurut Guntur, contoh jalan nasional Balikpapan–Loa Janan yang rawan longsor menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi jika terjadi kerusakan, daerah lagi yang disalahkan.
“Sama seperti jalan. Jalan nasional seperti Balikpapan–Loa Janan itu, kalau longsor, yang disalahkan pemerintah daerah, padahal itu kewenangan pusat,” ujarnya.
Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, hal ini menunjukkan bahwa otonomi fiskal dan pengelolaan harus berjalan seiring. Konsep otonomi daerah tak bisa hanya administratif, tapi juga menyangkut sumber daya dan penerimaan yang berasal dari wilayah tersebut agar kebijakan pembangunan lebih responsif dan partisipatif.
“Seharusnya pusat lebih responsif. Ketika ada gejala longsor, langsung turun dan koordinasi dengan PU provinsi,” tambah Guntur.
Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan turap di wilayah Margasari sebagai tindakan preventif yang mendesak.
“Sama halnya di Margasari, yang harusnya segera dibangun turap. Tapi kita yang kena imbas, meskipun itu jalan pusat,” pungkasnya.
![]()
Warning: Attempt to read property "term_id" on false in /home/porn5411/public_html/wp-content/themes/umparanwp/widget/widget-collection.php on line 7






