Sedimentasi Parah, DPRD Kaltim Desak Percepatan Pengerukan Sungai Mahakam

Portalkaltim.com, Samarinda – Kondisi Sungai Mahakam yang semakin dangkal akibat sedimentasi menjadi sorotan serius DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi II, Guntur, menyatakan bahwa pengerukan sungai harus menjadi agenda prioritas dan dilakukan secara berkala demi menghindari bencana banjir yang makin sering terjadi.

“Pak Gubernur sangat mendukung. Kami dorong pengerukan dilakukan secara rutin. Sedimentasi di Mahakam sudah sangat parah. Keruhnya bukan sekadar karena lumpur, tapi pengendapan yang serius,” ungkap Guntur.

Pengerukan sungai atau normalisasi, menurut Guntur, tidak cukup dilakukan setengah-setengah. Penanganan hanya di beberapa titik tidak efektif karena sedimentasi menyebar sepanjang alur sungai.

“Kalau bisa dikeruk sampai muara, maka air hujan dan limpahan dari hulu akan cepat mengalir. Ini bisa mengurangi risiko banjir,” katanya.

Secara ilmiah, sedimentasi yang dibiarkan akan mempersempit dan memperdangkal sungai, membuat debit air mudah meluap ke daratan saat hujan lebat. Sementara itu, saat musim kemarau, distribusi air untuk irigasi dan transportasi juga terganggu, karena aliran sungai tidak optimal.

Guntur menambahkan bahwa panjangnya alur Sungai Mahakam, yang membentang ratusan kilometer, membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas dalam pengerjaan. Hal ini menurutnya bisa dicapai jika kewenangan pengelolaan diberikan kepada pemerintah provinsi.

“Ya, bisa ratusan kilometer. Tapi jika kewenangannya dilimpahkan ke provinsi, pengerjaannya bisa lebih cepat. Saat ini semua masih dikelola pusat. Kita harap Perusda bisa ikut terlibat, agar hasilnya masuk ke PAD daerah,” ujarnya.

Pelibatan Perusda juga dinilai sebagai solusi ganda: selain mendongkrak PAD, juga membuka peluang kerja lokal melalui kegiatan pengerukan. Ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat daerah.

Selain itu, pelimpahan kewenangan juga akan meningkatkan ketepatan sasaran program. Daerah dianggap lebih memahami kondisi lapangan, sehingga dapat merancang proyek yang lebih relevan dan efisien dibandingkan jika dikelola terpusat.

Normalisasi Mahakam yang dikelola daerah dinilai akan lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Karena itu, Guntur mendorong agar desentralisasi tidak hanya dalam bentuk administratif, tetapi juga menyentuh sektor strategis seperti pengelolaan sungai.