Proyek Sekolah Terkendala Lahan, DPRD Kaltim Dorong Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Portakaltim.com, Samarinda – Rencana pembangunan sekolah baru di Kabupaten Kutai Kartanegara kembali menghadapi hambatan klasik: ketiadaan lahan. Meski kebutuhan sekolah sangat mendesak, proses pengadaan tanah kerap membuat pelaksanaan proyek terhambat atau dialihkan ke lokasi lain yang kurang ideal.
“Kalau yang bangun provinsi, kita harapkan tanahnya disiapkan kabupaten. Atau mungkin ada hibah dari tokoh masyarakat atau warga,” terang Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahri, menanggapi permasalahan tersebut.
Ia mengungkapkan salah satu kasus di kawasan Mangkurawang, di mana pembangunan sekolah gagal karena tidak tersedia lahan hibah. Akhirnya, proyek tersebut harus dipindah ke kawasan Loa Tebu, meskipun dari segi jarak dan aksesibilitas tidak sebaik lokasi awal.
“Kalau kita harus bebaskan lahan sendiri, itu berat,” kata dia. Menurut Sarkowi, hal ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta partisipasi warga untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur pendidikan.
Data menunjukkan bahwa Loa Tebu secara administratif memenuhi kriteria pembangunan sekolah baru. Bahkan, menurut Sarkowi, masyarakat mengusulkan tiga rombongan belajar (rombel) karena tingginya kebutuhan pendidikan di daerah tersebut.
Namun, berdasarkan aturan dari kementerian, hanya dua rombel yang dapat direalisasikan untuk sementara. Hal ini mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap kehadiran fasilitas pendidikan yang dekat dan mudah dijangkau.
Dalam konteks perencanaan pembangunan berbasis masyarakat (community-based development), Sarkowi menilai bahwa hibah lahan dari warga atau tokoh masyarakat menjadi solusi strategis dan cepat untuk mengatasi hambatan awal pembangunan sekolah.
