DPRD Kaltim Terima Mahasiswa PAI UIN Samarinda, Bahas Masa Depan Pendidikan Daerah
Portalkaltim.com, SAMARINDA – Sebanyak 30 mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda melakukan kunjungan akademik ke Gedung E DPRD Kalimantan Timur. Audiensi ini menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan anggota legislatif terkait perumusan kebijakan pendidikan di Kaltim. Kamis (12/6/2025)
Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembelajaran yang mendorong mahasiswa terlibat langsung dalam dinamika kebijakan publik. Rombongan disambut oleh Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi dan Sarkowi V Zahry, serta Tenaga Ahli DPRD, Tri Nugroho. Farah Silvia, dosen pendamping dari Prodi PAI UIN, turut hadir mendampingi para mahasiswa dalam sesi dialog tersebut.
Darlis Pattalongi memberikan sambutan hangat kepada mahasiswa dan mengapresiasi inisiatif mereka yang memilih jalur audiensi untuk menyampaikan pandangan.
“Kami senang jika adik-adik mahasiswa berkunjung ke DPRD Kaltim untuk berdiskusi. Tidak selalu harus dalam bentuk aksi demonstrasi, karena audiensi resmi seperti ini juga memberikan manfaat besar bagi pengambilan kebijakan,” ujar Darlis.
Kegiatan audiensi semacam ini mencerminkan praktik deliberatif demokrasi yang sehat, di mana partisipasi mahasiswa dalam proses politik dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dalam kajian ilmu politik dan pendidikan, dialog seperti ini disebut sebagai bentuk pendidikan kewargaan (civic education), yang menumbuhkan kesadaran kritis dan keterlibatan aktif warga negara.
Selama audiensi, mahasiswa memaparkan sejumlah isu penting seputar kebijakan pendidikan di Kalimantan Timur, seperti ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, kebijakan UKT, dan tantangan implementasi program pendidikan gratis. Mereka menyampaikan keprihatinan serta gagasan yang bersumber dari kajian ilmiah dan pengalaman empiris di lapangan.
Menanggapi hal itu, Darlis menggarisbawahi pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal arah kebijakan pendidikan. Ia juga menegaskan bahwa permasalahan pendidikan tidak bisa dipandang sempit hanya dari sisi biaya.
“Mereka mempertanyakan peta pendidikan di Kaltim dan juga mengkhawatirkan apakah kebijakan pendidikan gratis akan berdampak pada program lain. Kami menjelaskan bahwa persoalan pendidikan bukan hanya soal pembayaran UKT, tetapi juga mencakup aspek lain yang perlu diperhatikan,” pungkasnya.
Secara ilmiah, pendekatan kebijakan yang komprehensif sangat diperlukan dalam pembangunan sektor pendidikan. Menurut teori kebijakan publik dari Thomas Dye, kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan banyak variabel, termasuk input sosial, kebutuhan masyarakat, serta evaluasi berbasis data.
Keterlibatan mahasiswa dalam forum-forum seperti ini juga dapat memperkuat kapasitas demokrasi lokal. Sebab, melalui interaksi langsung dengan pembuat kebijakan, mahasiswa bisa menjadi mitra strategis dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, terutama di sektor pendidikan yang menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia.
Audiensi ini pun diharapkan menjadi awal dari komunikasi yang berkelanjutan antara dunia akademik dan lembaga legislatif. Dengan semakin banyaknya ruang dialog yang dibuka, DPRD Kaltim optimistis bahwa rumusan kebijakan pendidikan ke depan akan semakin inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
