DPRD Kaltim Soroti Hambatan Administrasi dalam Pencairan Insentif Guru
Portalkaltim.com, Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti masalah lambatnya pencairan insentif bagi guru yang disebabkan oleh ketidaklengkapan pelaporan data dari pihak sekolah.
“Datanya sendiri di bidang pendidikan kan tergantung dari sekolah-sekolah, karena juga di Kementerian mengidentifikasi kemarin itu ada beberapa hal di mana sekolah-sekolah sendiri itu cenderung pelaporannya itu tidak lengkap.” katanya.
Hambatan utama yang memperlambat proses pencairan insentif ini adalah lambatnya sinkronisasi data antara sekolah, dinas pendidikan, dan pusat. Darlis menegaskan,
“Ada faktor-faktor tertentu tentang pelaporan data itu sangat lambat. Apabila sinkronisasi data antara sekolah dan dinas hingga ke pusat berjalan dengan mulus, maka pencairan insentif itu sebetulnya tidak ada masalah.”
Kondisi ini berimbas langsung pada kesejahteraan para guru, di mana masih banyak tenaga pengajar yang belum menerima hak insentifnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait kesejahteraan mereka.
“Realitasnya para guru dari kita sekarang banyak yang terhambat membayar insentifnya,” ujarnya.
Kesejahteraan guru merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas pendidikan. Darlis mengungkapkan bahwa gaji insentif yang diterima para guru saat ini masih jauh dari mencukupi kebutuhan sehari-hari.
“Kalau kita melihat bahwa gaji insentif yang diterima para guru saat ini juga masih sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari,” katanya.
Keterlambatan pencairan dana ini memberikan beban ganda bagi guru yang sudah menerima penghasilan rendah. Darlis menegaskan pentingnya percepatan realisasi dana meskipun jumlahnya kecil, agar tidak memperberat kondisi ekonomi para guru.
“Jangan sampai uang yang sedikit ini, kemudian juga waktu realisasinya juga menjadi panjang, sehingga kehidupan para guru kita juga menjadi semakin susah,” tandasnya.
Dari sudut pandang administrasi publik, kondisi ini menggambarkan fenomena ‘bureaucratic bottleneck’, yaitu situasi di mana prosedur birokrasi yang kompleks dan lambat justru menghambat kelancaran pelayanan publik. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama yang tidak boleh terhambat oleh kendala administratif.
Menanggapi hal ini, DPRD Kaltim melalui Komisi IV berkomitmen untuk mendorong perbaikan sistem pelaporan dan sinkronisasi data di sektor pendidikan. Upaya ini diharapkan dapat memastikan pencairan insentif guru berjalan tepat waktu dan sesuai dengan hak mereka, demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan di daerah.
