Darlis Pattalongi Sebut Perlu Dukungan Maksimal untuk Program Nasional Gizi Ibu Hamil di Kaltim
Portalkaltim.com, Samarinda – Program nasional pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil yang sudah berjalan kurang lebih dua tahun dinilai belum optimal pelaksanaannya di Provinsi Kalimantan Timur. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya peningkatan dukungan dari pemerintah daerah untuk memastikan program ini memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka stunting.
Menurut Darlis, pemberian makanan tambahan merupakan salah satu intervensi gizi yang secara ilmiah terbukti dapat memperbaiki status gizi ibu hamil sehingga berkontribusi pada pertumbuhan optimal janin dan penurunan risiko stunting pada anak.
“Kalau kita di Kaltim ini terus terang, program pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil belum berjalan secara masif. Oleh sebab itu, masih sangat dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari pemerintah provinsi agar pelaksanaannya bisa lebih efektif,” ujarnya.
Sebagai program nasional yang diinisiasi Presiden RI, peran pemerintah daerah menjadi sangat strategis, baik dalam hal penganggaran, koordinasi, dan pelaksanaan di lapangan agar target kesehatan ibu dan anak bisa tercapai secara berkelanjutan.
“Karena bagaimanapun juga, ini adalah program Bapak Presiden, bagian dari kampanye nasional yang tujuannya sangat mulia. Kita di daerah harus ikut mendukung karena program ini, insya Allah, akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perkembangan generasi muda kita,” tambah Darlis.
Secara epidemiologis, Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan stunting yang cukup tinggi. Oleh karena itu, intervensi gizi sejak masa kehamilan menjadi titik krusial untuk memutus rantai malnutrisi yang berdampak luas pada perkembangan kognitif dan fisik anak.
“Kaltim juga termasuk daerah dengan angka stunting yang masih cukup tinggi. Oleh karena itu, upaya penurunan stunting harus dimulai dari perbaikan gizi ibu hamil. Program pemberian makanan bergizi ini sangat penting dan perlu diperluas cakupannya oleh pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kota,” jelas Darlis.
Darlis juga menyinggung kendala awal program berupa penolakan dari aparat pelaksana di tingkat kelurahan, yang menurutnya lebih disebabkan oleh ketidaksiapan teknis dan kurangnya sosialisasi dibanding penolakan substansi program.
“Penolakan di awal program itu bukan karena isi programnya, melainkan karena belum siapnya pelaksanaan di tingkat kelurahan. Ada kekhawatiran dari mereka soal jumlah sasaran dan mekanisme distribusi, yang saat itu memang belum dipahami sepenuhnya,” ungkapnya.
Kini, dengan pemahaman yang semakin baik, pelaksanaan program mulai berjalan lancar meskipun masih membutuhkan penguatan sistem monitoring dan perluasan dukungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“Kami melihat program ini semakin berjalan dan mulai diterima oleh semua pihak. Namun, agar program ini bisa lebih masif dan tepat sasaran, kita semua harus mendukung secara bersama-sama,” tutupnya.
