Ratusan Desa di Kaltim Masih Gelap, Jahidin Tuntut Pemerintah Pusat Bertindak Adil

Jahidin, Anggota Komisi III DPRD Kaltim

Portalkaltim.com, Samarinda – Di tengah gencarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan besarnya sumbangsih Kalimantan Timur terhadap pasokan energi nasional, kondisi ratusan desa yang masih belum tersentuh listrik menjadi ironi yang mengusik keadilan sosial. Sorotan tajam pun datang dari Komisi III DPRD Kaltim, yang menilai kebijakan pemerintah pusat terkait kelistrikan belum berpihak kepada daerah penghasil.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, mengungkapkan fakta bahwa masih banyak wilayah di Kaltim belum teraliri listrik, padahal batu bara dan energi dari provinsi ini terus dikirim ke berbagai daerah lain di Indonesia.

“Data itu masih 211 desa di Kalimantan Timur yang belum dialiri listrik. Ini kan suatu kebijakan pemerintah pusat yang tidak bisa kita tinggal diam,” ujar Jahidin, Selasa (2/6/2025).

Ia menekankan bahwa kehadiran listrik seharusnya menjadi hak dasar yang dipenuhi oleh negara, terlebih bagi daerah yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi nasional. Ia membandingkan kondisi Kaltim dengan wilayah lain yang lebih stabil dari sisi kelistrikan.

“Di Makassar tidak pernah mati listrik, semua desa sudah terang. Tapi kita, yang sumber daya alamnya dikeruk, malah dibiarkan gelap. Ini tidak masuk akal,” lanjutnya.

Sebagai langkah konkret, DPRD Kaltim telah memanggil PLN dan Dinas PUPR guna mendorong pemerataan akses listrik di daerah tertinggal, termasuk Mahakam Ulu yang dikenal memiliki akses infrastruktur terbatas.

Komisi III juga menyiapkan langkah strategis untuk mengawal distribusi kelistrikan agar tidak hanya berorientasi pada kebutuhan luar daerah, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal.

Jahidin menegaskan bahwa perjuangan ini merupakan bentuk pembelaan terhadap hak-hak masyarakat Kaltim yang selama ini hanya menjadi penonton dalam pembangunan. Bagi dia, keadilan energi adalah bagian dari keadilan sosial yang harus diwujudkan secara nyata.