Fraksi PKB Dorong Pendidikan dan Lapangan Kerja Masuk Prioritas Utama RPJMD Kaltim
Portalkaltim.com, Samarinda – Pendidikan dan penyediaan lapangan kerja menjadi sorotan utama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kalimantan Timur, Senin (2/6/2025). Dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Fraksi PKB menegaskan pentingnya investasi pada sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan.
“Salah satunya tadi tentang mendorong kemajuan pendidikan, lapangan pekerjaan, yang memang sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat Kalimantan Timur. Saya kira, kami dari Fraksi PBK mendorong akan hal itu,” ujar Sulasih, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, saat ditemui oleh awak media.
Pandangan tersebut mencerminkan semangat pembangunan berkelanjutan yang menempatkan pendidikan berkualitas dan pekerjaan layak sebagai indikator utama kesejahteraan. Dalam konteks global, keduanya juga menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang dicanangkan PBB.
Namun, Fraksi PKB tidak hanya ingin melihat program tersebut tertuang dalam dokumen, tetapi juga terealisasi di lapangan.
“Saya berharap dari apa yang disampaikan oleh fraksi PKP tersebut bisa terealisasi dan program RPJMJ itu bisa berjalan dengan baik dan lancar hingga sukses,” tambah Sulasih.
RPJMD merupakan instrumen strategis lima tahunan yang merumuskan arah dan prioritas pembangunan daerah. Keberhasilannya akan sangat tergantung pada kesesuaian antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menjawab tantangan pengangguran dan rendahnya kualitas pendidikan.
Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di sejumlah wilayah Kalimantan Timur masih cukup tinggi. Sementara itu, akses pendidikan di daerah pedalaman masih tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan.
Dorongan dari DPRD, khususnya Fraksi PKB, menjadi sinyal penting agar pemerintah provinsi lebih fokus membangun sistem pendidikan yang merata, termasuk pelatihan guru, pembangunan sekolah, hingga program beasiswa. Di sisi lain, pemerintah perlu merancang kebijakan ketenagakerjaan yang mampu membuka ruang kerja seluas-luasnya bagi tenaga lokal.
Rapat Paripurna ke-16 ini bukan sekadar forum legislasi, tetapi juga menjadi cermin dari harapan rakyat yang ingin melihat pembangunan Kaltim tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh.
