Refocusing Anggaran Jadi Strategi Pembangunan Kaltim, DPRD Ikut Mengawal
Portalkaltim.com, Samarinda – Perencanaan pembangunan jangka menengah di Kalimantan Timur kini tengah memasuki fase awal pengkajian yang krusial. Di tahap ini, DPRD Kaltim mengambil peran strategis sebagai mitra pemerintah provinsi dalam memastikan arah pembangunan berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menekankan bahwa proses pembahasan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) masih dalam tahap awal dan menjadi perhatian serius legislatif.
“Ini dari provinsi akan disarahkan ke DPRD untuk dibacakan di rapat paripurna untuk disampaikan nanti ada fraksi-fraksi terkait RPJMD tersebut jadi proses tahapan ini kan baru berjalan 100 hari ini,” ujarnya.
Secara teoritis, RPJMD merupakan dokumen strategis yang menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dalam periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) hingga APBD tiap tahun. Oleh karena itu, keterlibatan DPRD dalam mengawal RPJMD merupakan bentuk pengawasan terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah.
Di sisi lain, Ananda juga menjelaskan bahwa perubahan dalam APBD telah mengikuti arahan pemerintah pusat, seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri. Perubahan ini mengarahkan anggaran ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dinilai paling berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
“Dari sisi Inpres dan juga SE Kemendagri terkait tapi perubahan APBD. Jadi refocusing, terkait pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur sudah dijalankan juga sudah disampaikan juga ke DPRD yang mana memang banyak program-program prioritasnya gubernur kita,” ungkapnya
Refocusing anggaran adalah langkah responsif dalam kebijakan fiskal yang ditujukan untuk menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan mendesak. Dalam kajian kebijakan publik, refocusing sering digunakan ketika terjadi pergeseran prioritas akibat krisis, perubahan struktur sosial, atau evaluasi efektivitas program sebelumnya. Pendidikan dan kesehatan termasuk sektor esensial karena menyentuh langsung hak dasar warga, sementara infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Lebih lanjut, Ananda menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan bersikap objektif terhadap pelaksanaan program Gubernur. Mereka siap mendukung setiap inisiatif yang memberi manfaat nyata, namun tetap menjalankan fungsi pengawasan dengan memberikan masukan yang konstruktif jika ada kekurangan.
“Kalau kami dari fraksi PDI Perjuangan, kita lihat bagaimana implementasi dari program-program Pak Gubernur untuk menjalankan programnya, jika programnya bagus kita apresiasi dan yang masih kurang nanti kita berikan saran dan kritikan agar lebih baik lagi,” jelasnya.
Sikap terbuka seperti ini menunjukkan pentingnya keberlangsungan demokrasi di tingkat lokal. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, interaksi antara DPRD dan pemerintah provinsi bukan sekadar formalitas, melainkan forum dialog produktif untuk memastikan kebijakan publik yang disusun tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai aspirasi masyarakat. Keterlibatan publik pun tetap krusial agar pembangunan di Benua Etam benar-benar berpihak pada kebutuhan riil warga.
