Jahidin Sebut Aktivitas Tambang Harus Punya Jalan Sendiri, Bukan Ganggu Warga
Portalkaltim.com, Samarinda – Kepadatan lalu lintas yang terjadi akibat aktivitas tambang di Sangatta memicu sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi III, Jahidin, mengkritik keras penggunaan jalan negara oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang dinilai menghambat mobilitas publik.
Menurut Jahidin, antrean panjang kendaraan terjadi karena kendaraan KPC kerap menyeberang jalan umum dan dihentikan secara berkala oleh petugas keamanan perusahaan.
“Tidak ada jalan alternatif sehingga kalau itu ditutup dimanfaatkan tentu menghalangi pengguna jalan baik roda 2, roda 4 lebih-lebih truk yang bermuatan berat lalu lalang dan setiap kendaraan-kendaraan dari KPC ini menyebrang maka dia di-stop oleh petugas sekuriti dari KPC, sehingga antre beberapa bahkan ada sampai 20 menit baru bisa menggunakan jalanan,” jelasnya.
Kondisi ini bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut aspek hukum dan tata ruang. Jalan negara merupakan infrastruktur publik yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat dan didanai oleh anggaran negara untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan korporasi tertentu.
Dari sisi lingkungan dan kesehatan, kemacetan berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas buang dari kendaraan yang terjebak antrean. Studi menunjukkan bahwa paparan berkepanjangan terhadap polusi udara akibat kendaraan bermotor dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan, terutama di wilayah padat aktivitas industri seperti Sangatta.
Selain itu, lalu lintas yang tidak lancar di jalan utama juga berdampak pada distribusi logistik dan kegiatan ekonomi lokal. Masyarakat yang menggantungkan hidup dari mobilitas jalan darat terancam produktivitasnya akibat terganggunya waktu tempuh.
Jahidin menegaskan bahwa akses terhadap jalan negara adalah hak publik dan tidak boleh diprioritaskan untuk kepentingan industri. “Jalan nasional itu prasarana untuk umum, kebutuhan primer masyarakat,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah daerah dan pusat agar segera turun tangan. Solusi jangka panjang yang diusulkan adalah pembangunan jalan khusus atau jalan alternatif bagi kendaraan tambang, sehingga tidak mengganggu lalu lintas masyarakat umum.
Dengan langkah yang tepat dan berpihak pada kepentingan rakyat, pemerintah dapat mencegah konflik horizontal serta menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur publik secara adil.
