Pendidikan Gratis di Mahulu Diapresiasi, Ekti Imanuel Dorong Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan
Portalkaltim.com, Samarinda – Meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik semata. Kebijakan yang berpihak pada masyarakat, seperti program pendidikan gratis di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), dinilai sebagai langkah progresif dalam menjawab tantangan pembangunan manusia. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyatakan dukungannya atas kebijakan tersebut yang dinilai sudah berjalan secara nyata di lapangan.
“Kan dengan pendidikan sudah ada gratispoll itu kan, ini sudah berjalan,” ungkap Ekti dalam wawancara yang dilakukan belum lama ini.
Dalam kerangka teori pembangunan manusia, pendidikan gratis menjadi salah satu instrumen utama untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Akses pendidikan yang adil dan tanpa biaya memungkinkan masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui jalur pendidikan. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Kabupaten Mahulu merupakan salah satu daerah perbatasan di Kalimantan Timur yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur yang cukup kompleks. Kondisi ini berpengaruh pada aksesibilitas pendidikan, terutama di daerah pedalaman yang minim transportasi, fasilitas, dan tenaga pengajar. Dengan adanya kebijakan pendidikan gratis, hambatan biaya yang selama ini membebani keluarga miskin dapat diminimalisir, sehingga membuka kesempatan lebih besar bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan formal.
Namun, Ekti mengingatkan bahwa implementasi program ini tidak boleh hanya sebatas formalitas atau administratif. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaannya benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah harus menjamin kualitas pendidikan berjalan seiring dengan kebijakan gratis yang telah diterapkan.
Dari perspektif kebijakan publik, pendidikan gratis bukan hanya soal menghapus biaya sekolah, tetapi juga menyangkut ketersediaan fasilitas yang layak, kurikulum yang relevan, dan tenaga pendidik yang terlatih. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah untuk terus membenahi aspek-aspek penunjangnya, sehingga dampaknya terhadap peningkatan IPM bisa terukur secara nyata.
Jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan, pendidikan gratis di Mahulu dapat menjadi model pembangunan sosial yang inklusif di wilayah perbatasan. Ke depan, kebijakan ini tidak hanya mendongkrak angka partisipasi sekolah, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya generasi muda yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
