Pemantauan Langsung TPS di Mahakam Ulu Jadi Kunci Sukses PSU oleh DPRD Kaltim
Portalkaltim.com, Samarinda – Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah-daerah terpencil merupakan langkah strategis guna memastikan pelaksanaan pemilu yang transparan dan akuntabel. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, mengambil peran aktif dengan melakukan pengecekan langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Mahakam Ulu, Kamis (22/05).
Ekti hadir bersama rombongan pejabat tinggi yang terdiri dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Kapolda Kaltim Brigjen Pol. Endar Priantoro, anggota KPU RI Iffa Rosita, serta Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh. Kegiatan ini merupakan bagian dari monitoring persiapan PSU yang akan digelar pada 24 Mei 2025.
“Kita mendampingi Pak Gubernur, Kapolda, dan Pangdam terkait dengan kunjungan monitoring persiapan PSU tanggal 24 Mei di Mahakam Ulu,” kata Ekti Imanuel saat memberikan keterangan kepada media.
Secara ilmiah, keterlibatan berbagai unsur dalam pengawasan PSU menjadi indikator penting dalam menjaga integritas demokrasi. Mahakam Ulu, yang dikategorikan sebagai daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), menghadapi kendala geografis dan logistik yang kompleks, sehingga pengawasan langsung dari pejabat daerah dan pusat menjadi sangat krusial.
PSU adalah mekanisme konstitusional untuk mengoreksi pelaksanaan pemilu yang sebelumnya mengalami kendala teknis atau hukum. Monitoring yang dilakukan tidak hanya fokus pada ketersediaan logistik pemilu seperti surat suara dan kelengkapan TPS, tetapi juga pada aspek keamanan serta kondusifitas sosial di lokasi pemungutan suara.
Kehadiran DPRD dalam proses ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap pemilu bukan hanya tugas eksekutif dan penyelenggara, melainkan juga fungsi legislatif sebagai representasi aspirasi rakyat. Dengan begitu, proses PSU dapat memperoleh legitimasi yang kuat baik secara prosedural maupun secara sosial-politik.
Didukung oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah, pelaksanaan PSU di Mahakam Ulu diharapkan dapat berlangsung secara damai, transparan, dan dengan partisipasi maksimal masyarakat. Kegiatan lapangan ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk melindungi hak suara setiap warga negara, termasuk di daerah terpencil.
Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkeadilan, memastikan bahwa seluruh wilayah, meski dengan keterbatasan geografis, tetap terintegrasi dalam sistem politik nasional.
