Pansus DPRD Kaltim Tinjau Proyek Infrastruktur di Kubar dan Mahulu, Dorong Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga
Portalkaltim.com, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur terus menguatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah melalui kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa dan Rabu (20-21/5/2025) ini menitikberatkan pada evaluasi sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Pemantauan secara langsung terhadap pembangunan fisik ini merupakan pendekatan penting dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini memungkinkan anggota DPRD mendapatkan data primer untuk menilai kesesuaian antara dokumen perencanaan, realisasi di lapangan, dan dampak sosial-ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Sejumlah proyek utama yang ditinjau meliputi pembangunan akses jalan dari Kutai Kartanegara ke Kutai Barat, pengembangan jaringan distribusi listrik di Kampung Barong Tongkok, serta akses jalan penghubung Kubar dengan Mahakam Ulu. Infrastruktur tersebut dinilai krusial untuk mengatasi kesenjangan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan warga di daerah terpencil.
Firnadi Ikhsan, anggota Pansus LKPj, menjelaskan hasil peninjauan lapangan menunjukkan progres yang sesuai dengan target.
“Dari hasil pemantauan, hasilnya cukup bagus. Progres sudah sesuai, dan hasil pembangunan kita harapkan bisa berdampak positif bagi masyarakat,” ungkapnya.
Salah satu fokus perhatian adalah proyek jaringan listrik di Barong Tongkok. Masyarakat setempat sebelumnya berulang kali mengajukan permohonan listrik ke PLN, namun belum terealisasi. Langkah Pemprov Kaltim menganggarkan proyek ini melalui APBD menjadi inovasi kebijakan daerah dalam mengatasi keterbatasan pelayanan publik.
“Akhirnya Pemprov Kaltim berinisiatif untuk menyediakan jaringan listrik melalui APBD,” jelas Firnadi.
Proyek tersebut kini sudah memasuki tahap akhir dengan instalasi tiang listrik, kabel, dan trafo yang siap beroperasi. Dinas ESDM Kaltim menyatakan proyek tersebut telah memperoleh Sertifikat Layak Operasi (SLO) dari PLN, menunjukkan bahwa semua standar teknis terpenuhi.
“Sudah mendapat Sertifikat Layak Operasi (SLO) dari PLN. Tinggal menunggu serah terima dari Pemprov Kaltim kepada PLN untuk pengoperasiannya,” jelas Firnadi.
Pemenuhan kebutuhan listrik bagi kawasan yang sebelumnya belum terjangkau merupakan langkah penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.
“Proyek jaringan listrik ini layak diapresiasi, karena berhasil memenuhi kebutuhan jaringan listrik di wilayah Kubar, khususnya di Kampung Barong Tongkok. Kita akan terus mendorong proyek seperti ini. Sebab masih ada 110 desa di Kaltim yang teridentifikasi belum ada listrik, belum terhitung jumlah Dusun dan RT. Ini akan menjadi perhatian utama kita,” tegas Firnadi.
Selain itu, anggota Pansus juga mengidentifikasi sejumlah ruas jalan yang perlu mendapat perhatian, terutama jalan menuju Jembatan Martadipura yang menghubungkan Kukar dan Kubar. Kondisi jalan yang tergenang saat pasang air sungai menjadi kendala serius bagi mobilitas warga dan distribusi barang.
“Jalan penghubung menuju Jembatan Martadipura ini terendam air cukup dalam saat sungai pasang. Hal itu mempersulit kendaraan yang hendak melintas. Kami akan berdiskusi dengan Dinas PUPR Kaltim. Bisa saja pansus merekomendasikan agar jalan tersebut dilakukan peningkatan tinggi badan jalan di tahun-tahun mendatang,” jelas Firnadi.
Firnadi menekankan bahwa kegiatan uji petik ini bukan sekadar formalitas atau seremonial, melainkan bagian integral dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan secara efektif dan berdampak bagi masyarakat.
“Kegiatan uji petik ini bukan sekadar seremonial, tapi bagian dari tugas pengawasan kami untuk memastikan akuntabilitas anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
