Wacana Vasektomi sebagai Pengendalian Penduduk Ditolak DPRD Kaltim, Andi Sebut Harus Ada Kajian Mendalam
Portalkaltim.com, Samarinda – Usulan menjadikan vasektomi sebagai solusi untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di tengah tekanan ekonomi menuai penolakan dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra.
Ia menilai, vasektomi sebagai metode kontrasepsi ketat tidak bisa dijadikan kebijakan yang bersifat wajib. Menurutnya, keputusan untuk menjalani prosedur tersebut harus didasarkan pada kesadaran penuh dari individu yang bersangkutan.
“Vasektomi itu adalah kontrasepsi ketat. Untuk melakukan tindakan ini harus murni atas kesadaran diri sendiri, bukan karena paksaan atau dorongan dari pihak tertentu,” tegas Andi.
Andi menolak jika pemerintah mewajibkan vasektomi sebagai upaya menekan angka kelahiran. Menurutnya, kebijakan semacam itu berpotensi melanggar hak asasi dan kebebasan warga dalam menentukan pilihan atas tubuh dan masa depannya.
“Seandainya vasektomi ini diwajibkan oleh pemerintah, saya rasa itu bukan langkah yang tepat. Karena syarat utama untuk melakukan vasektomi adalah sukarela dan benar-benar mantap dalam keputusan pribadi,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi muda ini menyebut bahwa wacana tersebut sebaiknya dikaji secara mendalam sebelum dijadikan kebijakan publik. Aspek sosial, budaya, agama, serta etika perlu menjadi pertimbangan utama.
“Saya pribadi menolak adanya kebijakan seperti ini. Harus ada pertimbangan matang dan kajian yang komprehensif sebelum mengambil keputusan yang berkaitan langsung dengan hak reproduksi masyarakat,” tutupnya.
DPRD Kaltim, kata Andi, akan terus mendorong pendekatan yang bersifat edukatif dan sukarela dalam program pengendalian penduduk, tanpa mengabaikan prinsip kebebasan dan hak asasi manusia.
