Ekti Imanuel Kawal Pendirian Kodim di Mahulu, Perkuat Strategi Pertahanan Perbatasan
Portalkaltim.com, Samarinda – Minimnya fasilitas militer di wilayah perbatasan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Timur. Dalam upaya memperkuat fungsi pertahanan negara di Kabupaten Mahakam Ulu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, melakukan kunjungan kerja guna meninjau lokasi yang direncanakan sebagai markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0912/KBR, Rabu (21/05/2025).
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut sejumlah anggota DPRD Kaltim, yakni Baharuddin Muin, Abdul Rakhman Bolong, dan Agus Suwandi. Mereka bersama-sama memeriksa kesiapan lahan yang sudah dihibahkan untuk pembangunan markas Kodim. Ini menjadi langkah awal dalam proses administrasi dan penganggaran yang akan diusulkan melalui APBD Murni tahun 2026.
“Kunjungan ini untuk memastikan karena kita ingin membantu instansi vertikal, terutama Dandim Mahulu yang belum ada kantornya,” ujar Ekti Imanuel.
Secara akademik, kehadiran institusi militer di daerah perbatasan memiliki peran strategis tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga integrasi sosial. Wilayah seperti Mahakam Ulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia seringkali menjadi titik rawan yang membutuhkan kontrol dan stabilitas dari negara. Karena itu, pembangunan kantor Kodim menjadi bagian dari agenda geopolitik nasional yang diturunkan ke level daerah.
Ekti juga mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan pimpinan militer. “Kemarin Danrem melalui Gubernur memerintahkan saya untuk meninjau lokasi. Hari ini kami berkunjung, dan lahannya sudah dihibahkan. Tinggal menunggu proses penganggaran melalui APBD Murni tahun 2026,” jelasnya.
Hibah lahan dari pemerintah daerah merupakan langkah konkret untuk mempercepat pembangunan. Namun, pembangunan infrastruktur militer seperti markas Kodim membutuhkan koordinasi lintas instansi, termasuk legalitas tanah, perencanaan teknis bangunan, serta ketersediaan dana yang sesuai dalam dokumen anggaran pemerintah.
Dari sisi perencanaan anggaran daerah, proses pengusulan pembangunan ini harus melalui mekanisme Musrenbang hingga pembahasan di tingkat Badan Anggaran DPRD. Ini menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mendukung penguatan wilayah perbatasan, sekaligus mencerminkan praktik tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan responsif.
Kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa DPRD Kaltim tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga proaktif dalam mendukung pembangunan nasional di tingkat daerah, khususnya yang menyangkut stabilitas dan kedaulatan negara di wilayah terluar seperti Mahakam Ulu.
