Kukar Bersiap Bentuk Satgas Khusus Tangkal Premanisme dan Ormas Bermasalah
KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah cepat menanggapi instruksi pemerintah pusat terkait maraknya aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang terindikasi praktik premanisme. Langkah awal ini ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi (rakor) lintas sektor bersama unsur TNI-Polri dan lembaga terkait, pada Senin (19/05/2025).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Budi Gunawan, yang sebelumnya meminta seluruh daerah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menanggulangi ormas yang meresahkan dan mengganggu stabilitas keamanan serta dunia usaha.
Selepas rapat, melalui Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, mengungkapkan bahwa pembentukan Satgas ini bukan sekadar upaya represif, tetapi juga mengedepankan strategi pencegahan dan komunikasi publik.
“Struktur Satgas akan mengikuti pedoman nasional, mencakup bidang pencegahan, intelijen, komunikasi publik, hingga rehabilitasi,” ujar Rinda.
Sebelum pembentukan Satgas dilaksanakan, Forkopimda Kukar dijadwalkan akan terlebih dahulu melakukan dialog terbuka dengan sejumlah ormas yang telah terdaftar maupun yang belum memiliki legalitas formal di bawah naungan Kesbangpol.
Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pemberitahuan sekaligus upaya persuasif agar ormas dapat memahami arah kebijakan baru tersebut.
“Sejauh ini tercatat ada 129 ormas berbadan hukum dan dua yang belum berbadan hukum di Kukar. Jika ada di antaranya yang terbukti melakukan tindakan premanisme, maka sanksi tegas seperti pencabutan izin akan diberlakukan,” tegas Rinda.
Meski belum ada pemetaan pasti mengenai wilayah kecamatan mana saja yang menjadi titik rawan premanisme, dia menyatakan, bahwa pihaknya akan segera menggelar pertemuan lanjutan untuk melakukan mitigasi dan deteksi dini.
Rinda pun berharap, pembentukan Satgas ini dapat menjadi instrumen penting untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan mendorong iklim investasi yang sehat di Kukar.
“Semoga koordinasi lintas sektor ini berjalan baik. Harapannya, Satgas ini bisa membantu mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada gangguan terhadap pertumbuhan investasi dan stabilitas daerah,” pungkasnya. (ADV/DiskominfoKukar)
