Jalan Provinsi di Paser Hampir Mantap, Tapi Anggaran Masih Jauh dari Ideal
Portalkaltim.com, Samarinda — Pernyataan bahwa 99 persen jalan provinsi di Kabupaten Paser kini dalam kondisi mantap memang patut diapresiasi. Namun di balik capaian itu, masih ada ironi: anggaran pembangunan infrastruktur justru berpotensi stagnan, karena dianggap “pekerjaan sudah selesai”.
Hal ini diingatkan Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdurrahman KA, dalam keterangannya di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (19/5/2025).
“Jangan sampai karena sudah mendekati 100 persen mantap, lalu anggaran dari provinsi tidak turun lagi ke Paser,” ujarnya.
Teguran ini bukan tanpa alasan. Paser, yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan dan menjadi penyangga penting bagi Ibu Kota Nusantara (IKN), tak bisa dibiarkan stagnan dalam skema pembangunan hanya karena statistik terlihat bagus.
Saat ini hanya dua ruas jalan provinsi di Paser yang masuk program pemeliharaan rutin: Janju–Pondong dan Lolo–Bekoso–Tanah Priok.
Di sisi lain, ada delapan ruas jalan kabupaten yang dinilai sangat strategis untuk dikembangkan, dengan estimasi anggaran tembus Rp1,2 triliun. Sayangnya, kebutuhan mendesak ini belum sepenuhnya masuk dalam skala prioritas Pemprov Kaltim.
Abdurrahman menilai Paser seharusnya memperoleh perhatian lebih besar, bukan hanya karena letaknya yang strategis sebagai simpul konektivitas antarprovinsi, tetapi juga karena potensinya sebagai lumbung pangan dan logistik bagi IKN.
“Jangan sampai karena wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan, lalu justru tidak diperhatikan,” katanya.
Alokasi Rp200 miliar untuk infrastruktur jalan di Paser tahun 2025 memang sudah ada, namun Abdurrahman menyebut jumlah itu belum cukup jika pembangunan ingin dikejar secara serius.
Ia menyebut DPRD Kaltim, khususnya dari Dapil PPU–Paser, terus mendorong agar aspirasi ini diakomodasi dalam keputusan anggaran provinsi.
“Kami berkomitmen mengawal pembangunan di daerah kami. Tapi pembangunan ini harus dilihat sebagai kepentingan regional, bukan lokal,” tegasnya.
Pernyataan penutup Abdurrahman menjadi peringatan penting bagi Pemprov: jalan yang mantap bukanlah titik akhir. Justru itulah titik awal bagi pembangunan yang sesungguhnya perluasan akses, penguatan konektivitas, dan pemerataan ekonomi.
“Jangan sampai jalan mantap, tapi pembangunan mandek,” pungkasnya. (SH)
