LKPJ 2024
KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali memperlihatkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024.
Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-4 DPRD Kukar, Senin (24/3/2025).
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa penyampaian LKPJ ini bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi menjadi cerminan tanggung jawab Pemkab terhadap rakyat.
“LKPJ adalah laporan kinerja sekaligus bahan refleksi untuk memperbaiki dan menyusun langkah pembangunan ke depan,” ujar Sunggono.
LKPJ 2024 mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kukar 2021–2026, dengan tema tahun ini: Pengembangan Ekonomi Unggulan Berbasis Desa dan Kecamatan. Pemkab Kukar mendorong pemerataan pembangunan dengan memperkuat kapasitas wilayah hingga ke level terbawah.
“Kami ingin desa dan kecamatan jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar objek pembangunan, tapi juga motor penggerak,” tambah Sunggono.
Menurut Sunggono, sebagian besar dari 16 sasaran strategis yang dirumuskan dalam RPJMD sudah terealisasi dengan baik. Mulai dari peningkatan pelayanan publik, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, hingga pengembangan ekonomi kreatif dan ketahanan wilayah.
Namun, Pemkab tidak menutup mata atas sejumlah tantangan. Beberapa target belum sepenuhnya tercapai karena faktor teknis dan dinamika lapangan, yang kini menjadi prioritas perbaikan ke depan.
“Kami tidak hanya fokus pada angka pencapaian, tapi juga terus berinovasi agar pelayanan dan pembangunan lebih berdampak langsung ke masyarakat,” jelasnya.
Berikut beberapa prioritas yang jadi sorotan dalam LKPJ yakni; Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pendidikan, Mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Menekan angka pengangguran, Mengembangkan potensi sektor pertanian dan pariwisata, Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, Memperkuat konektivitas antarwilayah dan ketahanan bencana
Sunggono menutup penyampaiannya dengan ajakan kolaboratif, mengingat pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi demi mewujudkan Kukar yang maju, inklusif, dan berkelanjutan,” tutupnya. (ADV/DiskominfoKukar)
