Samarinda – Salehuddin, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengatakan adanya kecenderungan pergantian kurikulum setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.
Dalam hal ini, Salehuddin menolak. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan perbaikan terhadap kurikulum yang sudah ada.
Walaupun hingga kini, kritikan tajam terus menyasar Kurikulum Merdeka Belajar yang belum dapat menyesuaikan iklim pendidikan di negara ini.
Saya pikir, tidak seharusnya setiap ganti menteri langsung diikuti pergantian kurikulum. Kalau ada yang perlu diperbaiki, saya setuju, tapi kalau untuk mengganti kurikulum secara total, saya kira jangan dulu,” tegas Salehuddin.
Salehuddin mencontohkan Kurikulum Merdeka yang saat ini masih dalam tahap adaptasi. Ia khawatir jika evaluasi dilakukan terlalu cepat dan tanpa objektivitas, keberhasilan kurikulum ini tidak akan terukur secara akurat.
Evaluasi, saya setuju. Itu bagian dari proses perbaikan. Namun, mengganti kurikulum di tengah proses adaptasi, menurut saya, akan membuat sistem pendidikan kita semakin tidak stabil,” tambahnya.
Salehuddin juga menyoroti belum kesiapan sumber daya manusia (SDM) pendidikan dalam menghadapi perubahan kurikulum. Ia menilai, guru dan tenaga pendidik masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kompetensi dengan tuntutan Kurikulum Merdeka. Selain itu, siswa juga masih dalam tahap awal memahami kurikulum baru ini.
SDM guru dan tenaga pendidikan harus benar-benar siap sebelum kita menuntut mereka untuk menyesuaikan dengan kompetensi yang diinginkan oleh Kurikulum Merdeka. Kalau tiba-tiba kita ganti lagi kurikulumnya, ini tidak baik bagi perkembangan pendidikan kita,” jelasnya.
Menurut Salehuddin, pergantian kurikulum yang terlalu sering akan membawa dampak negatif pada dunia pendidikan. Ia menilai, setiap kali ada pergantian kepemimpinan, tidak seharusnya diikuti dengan perubahan sistem pendidikan secara drastis.
Hal ini akan mengganggu proses pembelajaran yang sudah berjalan dan membingungkan semua pihak yang terlibat, terutama para siswa.
Kita tidak bisa terus-menerus mengganti kurikulum hanya karena ada pergantian di tingkat pemerintahan. Harus ada kesinambungan dalam kebijakan pendidikan kita agar tidak membingungkan semua pihak yang terlibat, terutama para siswa,” tegasnya.
Salehuddin berharap pemerintah dapat lebih bijaksana dalam menentukan kebijakan pendidikan ke depan. Ia mengusulkan agar fokus utama adalah pada evaluasi dan perbaikan kurikulum yang sudah ada, daripada melakukan pergantian yang tergesa-gesa.
Kita butuh pendidikan yang stabil dan berkesinambungan, bukan yang selalu berubah setiap kali ada pergantian pucuk pimpinan. Ini demi masa depan generasi muda kita,” pungkasnya. (ADV/DPRD Kaltim)
