DP2KB Kutai Timur Tekankan Pentingnya Dukungan Anggaran dan Data Valid dalam Percepatan Penurunan Stunting
Kutai Timur – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Kutai Timur, Achmad Junaidi, menekankan pentingnya dukungan dana dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Dalam acara “Pembukaan Bimtek SPIP Terintegritas, Tematik Penurunan Prevalensi Stunting dan Manajemen Risiko,” ia menyatakan bahwa terbatasnya anggaran menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan ini secara lebih luas.
“Kita terkendala anggaran yang terbatas, makanya undangan kali ini hanya di lingkungan DP2KB dan OPD yang terkait langsung dengan program percepatan penurunan stunting,” ungkap Junaidi.
OPD tersebut mencakup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang menurut Junaidi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perencanaan program ini mendapatkan alokasi dana yang cukup dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“APBD kita mencapai Rp4 triliun, dana sebesar itu seharusnya bisa mengalir langsung ke masyarakat, minimal dalam bentuk pemberian makanan tambahan setiap enam bulan,” ujarnya.
Ia berharap dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan efisien untuk mendukung program penurunan stunting yang saat ini sangat urgensi.
Lebih lanjut, Junaidi menekankan pentingnya pemahaman seluruh pihak terkait mengenai perencanaan dan pengelolaan risiko di tingkat kecamatan dan desa.
“Camat dan kepala desa harus memahami risiko yang muncul dalam perencanaan kegiatan ini, sehingga pelaksanaan di lapangan bisa lebih efektif,” tegasnya.
Camat di setiap wilayah bertindak sebagai Ketua Tim Percepatan Pengurangan Stunting (TPPS), yang diharapkan dapat menghubungkan perencanaan di tingkat kecamatan dengan DP2KB.
Dalam pelaksanaan program pengurangan stunting, Dinas Kesehatan juga dilibatkan karena data penting mengenai keluarga berisiko stunting berada dalam kewenangan mereka.
“Stunting terkait erat dengan data yang dimiliki Dinkes dan Kemenkes, khususnya data dari Pemantauan Permasalahan Gizi Balita (PPGB) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI),” jelasnya.
Ia menekankan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus terukur dan didasarkan pada data yang valid. “Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan setiap rencana memiliki data yang spesifik, dengan mencantumkan nama dan alamat. Jangan sampai meskipun judul kegiatannya menarik, namun pelaksanaannya tidak memadai,” tegasnya.
Melalui bimbingan teknis ini, Junaidi berharap setiap OPD dan pihak terkait dapat melaksanakan tugas mereka dengan cara yang terstruktur dan terukur dalam usaha mengurangi angka stunting di Kutai Timur. (SH/ADV)
