Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan, Pemkab Kutim Menolak Perubahan Batas Bontang
Kutai Timur – Persoalan perbatasan wilayah antara Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kota Bontang kembali menjadi sorotan.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Trisno, dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu, menegaskan bahwa sebenarnya perbatasan antara kedua daerah tersebut sudah ditetapkan hampir 20 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2005.
“Perbatasan Bontang-Kutim sudah jelas dan ditetapkan sejak 2005. Kami tidak melihat adanya permasalahan batas di wilayah tersebut,” ujar Trisno, menanggapi isu yang belakangan mencuat terkait perubahan batas wilayah.
Namun, Trisno juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Bontang beberapa kali mengajukan usulan untuk mengubah batas tersebut. Meski demikian, setelah dilakukan pengkajian ulang oleh pihak Kutim, tidak ditemukan alasan yang kuat untuk perubahan tersebut.
“Pemerintah Kota Bontang memang telah mengusulkan perubahan batas beberapa kali, namun setelah kami lakukan kajian, tidak ada masalah yang signifikan terkait batas wilayah,” tambahnya.
Trisno juga menyatakan bahwa masyarakat di kawasan perbatasan sendiri tidak mempermasalahkan isu batas wilayah. Menurutnya, yang lebih mendesak di lapangan adalah masalah sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan warga, bukan sengketa batas wilayah.
“Di lapangan, masyarakat tidak menganggap batas sebagai masalah utama. Yang menjadi persoalan adalah isu sosial dan ekonomi yang perlu segera diatasi,” jelas Trisno.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Kutim bersama DPRD Kutim telah sepakat menolak usulan perubahan batas yang diajukan oleh Pemkot Bontang dalam sidang paripurna.
Menurut Trisno, penolakan tersebut didasarkan pada tidak adanya urgensi untuk perubahan batas wilayah. Fokus saat ini, katanya, lebih baik diarahkan pada perbaikan dan optimasi pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di perbatasan.
“Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Itu yang harus terus kita dorong, dan sudah ada langkah-langkah konkret yang dilakukan secara bertahap,” tandasnya.ADV
