Uci DPRD Kutim Ajak Masyarakat Lawan Politik Uang Demi Demokrasi yang Sehat
Kutai Timur – Menjelang Pemilu 2024, anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Uci menekankan pentingnya untuk menanggulangi praktik politik uang yang selama ini berkembang dalam proses demokrasi.
Uci menyatakan bahwa masyarakat harus lebih peka terhadap dampak buruk dari politik uang yang tidak hanya merusak jalannya pemilu, tetapi juga mengancam kelangsungan demokrasi itu sendiri.
“Politik uang harus ditanggulangi, dan ini adalah tugas kita semua untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa politik uang sangat merugikan. Kita harus mengajak tokoh masyarakat, pemuka agama, figur publik, dan seluruh elemen untuk menyerukan serta menyosialisasikan penolakan terhadap praktik money politic,” ujar Uci, Minggu (10/11/2024).
Uci menjelaskan bahwa politik uang hanya akan melahirkan pemimpin yang mengutamakan kepentingan segelintir golongan dan tidak memiliki kapasitas untuk memimpin secara adil dan merata.
“Politik uang hanya akan menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang tidak peduli pada masyarakat secara luas, melainkan hanya peduli terhadap kelompok tertentu. Pemimpin yang dikendalikan oleh pemodal dan tidak memiliki kompetensi yang memadai,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti bahwa praktik ini juga dapat mendorong perilaku koruptif di kalangan pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih.
“Politik uang merusak Pemilu dan demokrasi. Ini hanya akan memperburuk korupsi dan menghasilkan kebijakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu,” tambah Uci.
Politik uang, menurutnya, bukanlah cara yang sehat untuk mendapatkan dukungan masyarakat.
“Dengan politik uang, masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan keyakinan atau program yang jelas, melainkan karena pemberian uang. Akibatnya, kita akan memiliki pemimpin yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik,” ungkapnya.
Untuk itu, Uci mengajak semua pihak untuk bersama-sama melawan politik uang, terutama melalui kampanye anti-politik uang yang perlu diperluas.
“Kampanye anti-politik uang harus terus digalakkan, dan pengawasan terhadap politik uang harus lebih ketat,” katanya.
Ia berharap Pemilu 2024, khususnya Pilkada Kutim, dapat menghasilkan pemimpin yang bersih, jujur, dan memiliki visi-misi yang jelas untuk kemajuan Kutai Timur.
“Kita harap Pilkada Kutim nanti melahirkan pemimpin yang benar-benar memiliki ide dan program yang dapat memajukan Kutim, bukan pemimpin yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” pungkasnya.(SH/ADV)
