Komisi D DPRD Kutim Rencanakan Pemanggilan Disdikbud untuk Evaluasi Program Beasiswa dan Seragam Sekolah Gratis
Kutai Timur – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), melalui Komisi D, berencana untuk mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim dalam waktu dekat guna mengevaluasi pelaksanaan dua program penting, yaitu program beasiswa dan penyediaan seragam sekolah gratis.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya laporan terkait keterlambatan dalam proyek pembangunan infrastruktur pendidikan di beberapa wilayah Kutim, yang dianggap menghambat kemajuan sektor pendidikan.
Ketua Komisi D DPRD Kutim, Julfansyah, mengungkapkan bahwa pemanggilan ini dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam terkait sejauh mana pelaksanaan kedua program tersebut.
Program beasiswa dan seragam sekolah gratis merupakan bagian dari inisiatif pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan siswa di Kutim. Namun, beberapa masalah teknis dan administratif dilaporkan menghambat pelaksanaan kedua program ini.
“Kami akan memanggil kepala Disdikbud untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari program beasiswa dan seragam gratis. Kita ingin memahami perkembangan nyata dan tantangan yang dihadapi, serta memastikan program ini benar-benar dapat berjalan sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat Kutim,” ujar Julfansyah usai menghadiri rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kutim pada Senin (4/11/2024).
Selain itu, Julfansyah juga menyoroti masalah lain yang berkaitan dengan sektor pendidikan, yaitu lambatnya penyelesaian proyek pembangunan infrastruktur sekolah, terutama di daerah pemilihan (Dapil) Kutim III, yang mencakup Kecamatan Muara Bengkal, Muara Ancalong, Busang, Long Mesangat, dan Batu Ampar. Wilayah-wilayah ini menjadi perhatian khusus karena dianggap masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai.
“Kami menerima laporan dari masyarakat terkait proyek infrastruktur sekolah yang belum selesai hingga saat ini. Proyek ini tersebar di beberapa kecamatan, khususnya di Dapil saya. Oleh karena itu, kami perlu memastikan progresnya agar pembangunan ini segera terselesaikan dan memberikan manfaat maksimal bagi pendidikan di daerah tersebut,” tambah Julfansyah.
Komisi D DPRD Kutim telah meminta Sekretariat DPRD untuk segera mengatur jadwal pertemuan dengan Disdikbud untuk membahas kedua masalah ini.
DPRD Kutim berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi konkret untuk mempercepat pelaksanaan program beasiswa dan seragam gratis, serta menyelesaikan masalah pembangunan infrastruktur pendidikan yang masih tertunda.
“Harapannya pemerintah daerah dapat memberikan klarifikasi dan solusi yang tepat agar program pendidikan di Kutim dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama siswa-siswi di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih,” tandasnya.(SH/ADV)
