Pemkab Kutai Timur Gelar Bimtek untuk Perkuat Peran BPD dalam Tata Kelola Desa
Samarinda – Sebagai upaya memperkuat pengawasan dan tata kelola desa, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Five Premiere pada Minggu (3/11/2024) ini diikuti oleh 139 Ketua BPD dari berbagai desa di Kutim.
Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tugas dan fungsi BPD, seiring dengan perubahan regulasi yang mengatur tata kelola desa. Beberapa materi penting yang disampaikan dalam Bimtek ini meliputi teknik penyusunan Peraturan Desa (Perdes), strategi manajemen BPD, serta percepatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Dengan pelatihan ini, diharapkan peserta mampu menjalankan perannya secara efektif, memastikan APBDes tersusun tepat waktu, dan mengikuti aturan yang berlaku.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma, yang hadir membuka acara, menegaskan pentingnya independensi BPD dalam mengawasi tata kelola desa.
Ia menyebut bahwa peran BPD sangat strategis, ibarat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat desa, yang bertugas memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan.
“BPD memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi anggaran dan merancang peraturan desa yang membawa manfaat jangka panjang,” kata Agus.
Tak hanya itu, Ia juga menekankan pentingnya netralitas dan profesionalisme BPD, terutama menjelang pemilu, untuk menjaga kondusivitas desa.
Lebih lanjut, Agus berharap peserta dapat memanfaatkan Bimtek ini dengan serius, sehingga ilmu yang didapat bisa diterapkan dalam tugas sehari-hari.
“Kalian adalah pilar utama dalam memastikan stabilitas desa. Desa yang stabil akan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya,” tegasnya.
Agus juga mendorong BPD untuk fokus pada pembuatan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Menurutnya, tugas BPD tidak hanya sebatas mengawasi aliran anggaran, tetapi juga memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat.
“Kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat desa harus menjadi prioritas. Jadilah inspirasi dan pembuat perubahan bagi desa kalian,” ujarnya.
Ia mencontohkan, di beberapa daerah seperti Bali, anggota BPD bahkan memiliki kapasitas yang lebih unggul daripada kepala desa. Agus berharap semangat serupa bisa diadopsi oleh BPD di Kutim.
Selain itu, Agus mengimbau BPD untuk aktif mendorong partisipasi warga dalam pemilu mendatang dan memastikan pemerintahan desa tetap berjalan lancar.
“Mari bersama-sama menjaga kelancaran roda pemerintahan desa dan menjadikan peraturan yang kita buat sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang,” tutup Agus.ADV
