HUT ke-7 PWI Kutim: AHK Tekankan Netralitas ASN dan Peran Wartawan dalam Pembangunan

Kutai Timur – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kutai Timur berlangsung meriah di Aula Hotel Mesfa Mulia, Kamis (24/10/2024) malam.

Acara ini menghadirkan berbagai tokoh penting, termasuk Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma (AHK), yang memberikan sambutan mengenai isu-isu strategis, mulai dari netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga peran wartawan dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, AHK menekankan pentingnya netralitas ASN selama masa pemilihan umum.

“ASN tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik. Mereka hanya boleh memilih di tempat pemungutan suara (TPS). Jika ada pelanggaran, akan ada sanksi tegas,” tegas AHK.

Ia menjelaskan bahwa tugas utamanya sebagai Pjs Bupati adalah memastikan keamanan dan ketertiban selama pemilu bersama Forkopimda.

“Kami berkomitmen menjaga kedamaian di Kutai Timur, terutama dalam konteks pemilihan umum. Pengawasan yang ketat adalah prioritas, agar pelaksanaan pemilu berjalan aman dan lancar,” ujarnya.

Selain itu, AHK juga menyampaikan apresiasi kepada para wartawan yang terus mendukung transparansi melalui pemberitaan.

Menurutnya, wartawan memegang peran strategis dalam membangun opini publik yang sehat dan memberikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah.

“Kerja wartawan sangat mulia, meskipun penuh risiko. Mereka harus berani menulis kebenaran, meski menghadapi tekanan. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan kapasitas sangat penting, termasuk melalui forum diskusi kelompok (FGD),” ungkapnya.

AHK juga menyoroti pentingnya pemahaman wartawan terhadap program prioritas pemerintah.

“Program prioritas di Kutim mencakup bidang kesehatan, pelayanan publik, pertanahan, hingga masalah hukum. Wartawan harus memahami ini jika ingin memberikan kritik yang membangun,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia melaporkan bahwa serapan anggaran di Kutim menunjukkan tren positif, dengan APBD sebesar Rp 5,7 triliun—lebih besar dibandingkan sepuluh provinsi lainnya.

“Dana ini digunakan untuk membangun masyarakat. Jika anggaran tidak berjalan, maka ekonomi akan terhambat,” tambahnya.

Acara ini juga dihadiri Ketua DPRD Kutim Jimmy, Ketua PWI Kaltim Abdul Rachman Amin, Ketua PWI Kutim Wardi, Kepala DPPKB Kutim Achmad B. Junaidi, serta perwakilan dari perusahaan besar seperti PT Pertamina dan PT Indominco.

AHK menutup sambutannya dengan harapan besar agar wartawan terus meningkatkan keberanian dan literasi dalam mengungkap fakta.

“Hingga kini, belum ada wartawan yang mampu mengungkap kasus besar seperti KPK secara mendalam. Ini menjadi tantangan bersama yang harus dijawab dengan peningkatan kemampuan investigasi,” pungkasnya.ADV

Loading