Disdikbud Kutai Timur Sumbang Terbesar Silpa APBD Tahun 2023, Hepnie Armansyah Minta Antisipasi
SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (DPRD Kutim), Hepnie Armansyah, menyoroti sisa Lebih Anggaran (Silpa) yang besar yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur (Disdikbud Kutim).
Hepnie meminta kepada Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, untuk mengambil langkah-langkah antisipatif guna mengurangi jumlah silpa yang terakumulasi.
“Kami minta kepada kadis pendidikan apa sih yang harus dilakukan untuk mengantisipasi silpa biar tidak sebanyak itu,” ujar Hepnie.
Beberapa pekan sebelumnya, anggota DPRD Kutim telah menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) yang mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Disdikbud untuk membahas Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023.
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa Disdikbud Kutim memiliki silpa yang signifikan karena masalah alokasi anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meskipun dianggarkan untuk mengangkat 1.200 PPPK, hanya 700 yang berhasil diangkat, meninggalkan selisih yang signifikan.
“Disdik punya silpa sekitar Rp 300 miliar. Ada juga selisih PPPK yang dianggarkan yang tadinya 1.200 tetapi yang diangkat hanya 700 tapi semua itu masih ada Rp 81 miliar,” jelas Hepnie.
Dalam konteks ini, Hepnie menegaskan pentingnya tindakan preventif untuk mengelola anggaran secara efisien dan mengurangi silpa di masa mendatang.
Langkah-langkah antisipatif perlu diterapkan agar anggaran yang dialokasikan dapat lebih efektif dan berdampak langsung pada pelayanan publik, khususnya dalam sektor pendidikan dan kebudayaan.
“Dengan adanya perhatian serius dari DPRD Kutim terhadap masalah ini, diharapkan akan tercipta kontrol yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran publik untuk kepentingan masyarakat Kutai Timur secara keseluruhan,” pungkasnya.ADV
