Anggota DPRD Kutai Timur Bersyukur Kepala DPUPR Hadir dalam Rapat Pembahasan APBD Tahun 2023

SANGATTA – Setelah beberapa kali absen dari undangan rapat DPRD Kutim, Kepala DPUPR, Muhir, akhirnya hadir dalam rapat yang digelar di Ruang Hearing Gedung DPRD Kutim.

Hepnie Armasnyah, dalam sebuah wawancara dengan awak media setelah rapat, mengungkapkan kelegaannya dapat bertemu langsung dengan Muhir setelah sekian lama menantikan kehadirannya.

Rapat tersebut merupakan bagian dari agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang melibatkan DPUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim.

Namun, sorotan utama dalam rapat tersebut lebih terfokus pada Dinas PUPR terkait dengan kontrak Multi Years Contract (MYC), terutama terkait dengan silpa yang signifikan di dinas tersebut.

Hepnie menegaskan bahwa anggaran tahun 2023 mengalami keterlambatan dalam proses penyerapannya, yang berdampak pada penyelesaian proyek MYC seperti Masjid At-taubah, pasar, dan Jembatan Telen.

“Meskipun progres pekerjaan tercatat baik, ada kebutuhan untuk menyesuaikan skema pembayaran MYC agar sesuai dengan kemajuan fisik proyek yang sebenarnya,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Hepnie menekankan pentingnya tidak terjadi “over progress” yang dapat berpotensi mempengaruhi silpa APBD.

“Jika proyek-proyek MYC tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan, DPRD Kutim akan menganggarkan kembali pada tahun berikutnya untuk menyelesaikannya dengan tepat waktu,” tutupnya.

Rapat ini mencerminkan upaya DPRD Kutim untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, serta untuk menjamin kelancaran penyelesaian proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan.ADV