DPRD Kutai Timur Bahas Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
SANGATTA – DPRD Kutai Timur mengadakan Rapat Hearing yang penting untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Rapat yang digelar di Ruang Hearing, Gedung DPRD, Bukit Pelangi, dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Anggota DPRD Kutim seperti Yosep Udau dan Sobirin Bagus, serta perwakilan dari Bagian Hukum Perancangan Undang-Undang Saipul Anwar, serta Kasi Pencegahan dan Inspeksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Adriansyah beserta jajaran.
Momen ini dianggap sebagai langkah awal yang krusial dalam upaya DPRD Kutim untuk menghadapi bahaya kebakaran yang sering mengintai wilayah tersebut. Raperda ini akan dilanjutkan dengan kajian mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus) yang akan dibentuk oleh DPRD Kutim.
Yosep Udau, pimpinan rapat, menyampaikan beberapa usulan penting dari masyarakat terkait pencegahan kebakaran. Salah satunya adalah penyediaan alat pemadam kebakaran di setiap desa, yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah setempat.
Selain itu, usulan untuk menetapkan ketentuan jarak antar rumah warga guna meminimalisir risiko kebakaran yang dapat meluas juga dibahas secara mendalam.
“Terkait usulan gaji honor relawan pemadam kebakaran, Bagian Hukum Setkab Kutim akan berupaya untuk memasukkannya dalam Raperda ini, dengan memperhatikan tidak bertentangan dengan regulasi yang sudah ada,” jelas Yosep.
Diskusi juga mencakup isu tentang kekurangan tenaga pemadam kebakaran, yang akan ditangani oleh dinas terkait sebagai pelaksana Perda. Diungkapkan juga keinginan untuk membentuk lebih banyak relawan pemadam kebakaran, mengingat keterbatasan tenaga DPKP dan larangan terhadap pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) baru.
Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan Raperda yang komprehensif dan efektif dalam mengurangi risiko kebakaran di Kutai Timur, serta meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap ancaman bahaya api.ADV
