Fraksi Demokrat Soroti Pengelolaan Aset Daerah Kutai Timur

Perbesar

SANGATTA – Fraksi Partai Demokrat, yang diwakili oleh M. Amin, anggota Komisi D DPRD Kutai Timur, memberikan apresiasi dan catatan penting terkait pengelolaan aset daerah dalam rapat paripurna DPRD Kutai Timur.

Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat menekankan perlunya optimalisasi aset daerah, termasuk investasi pada BUMD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Fraksi Partai Demokrat mencatat adanya nilai aset sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp18 triliun. Dengan nilai sebesar ini, kami menitikberatkan pada investasi pada BUMD yang pada prosesnya ke depan dapat memberikan keuntungan yang dijadikan PAD Kabupaten,” ujar M. Amin dalam rapat paripurna ke-27 DPRD Kutai Timur.

Menurut Fraksi Demokrat, pengelolaan aset yang optimal dapat memberikan dampak signifikan bagi pendapatan daerah. Aset yang dimiliki pemerintah, baik yang bersifat aset lancar maupun aset tetap, perlu dimanfaatkan dengan maksimal agar bisa memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Kutai Timur.

“Aset lainnya yang sifatnya aset lancar dan tetap juga diharapkan bisa lebih maksimal manfaatnya,” tambah M. Amin.

Selain menyoroti pengelolaan aset, M. Amin juga menyampaikan pandangan terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Fraksi Demokrat mengapresiasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah, namun mereka juga mendorong agar belanja daerah lebih efektif dan efisien.

“Kami berharap peningkatan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 ini berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur,” kata M. Amin.

Dalam laporan APBD 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp352,46 miliar atau 44,76% dari anggaran yang ditetapkan. Meski angka ini cukup baik, Fraksi Demokrat menilai masih ada ruang untuk perbaikan.

“Pendapatan asli daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp352,46 miliar masih kurang maksimal mengingat banyaknya kebutuhan mendasar masyarakat yang belum terpenuhi,” jelas M. Amin.

Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya peningkatan belanja daerah yang mencapai Rp7,54 triliun atau 84,18% dari anggaran sebesar Rp8,96 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan yang positif, namun M. Amin mengingatkan agar belanja daerah lebih efektif dalam pelaksanaan program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan meningkatnya realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2023, semestinya berkorelasi langsung dengan peningkatan pelayanan pemerintah kabupaten yang lebih efektif dan efisien,” tegasnya.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah belanja transfer, terutama bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang mencapai realisasi sebesar Rp811,45 miliar atau 98,36% dari anggaran sebesar Rp824,94 miliar.

Fraksi Demokrat berharap dengan angka ini, pemerintah Kutai Timur dapat menggenjot laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di desa-desa.

“Belanja transfer yang mencapai realisasi 98,36% merupakan prestasi yang baik. Kami berharap pemerintah Kutai Timur bisa menggenjot laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di desa,” ujar M. Amin. ADV