Fraksi AKB Harap Respons Positif Pemkab Kutim Terkait Pandangan Umum di DPRD Kutim

DPRD Kutim, Mulyana.
DPRD Kutim, Mulyana.

SANGATTA – Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB), yang diwakili oleh Mulyana, mengharapkan respons positif dari pemerintah daerah terhadap masukan yang telah diberikan oleh berbagai fraksi di DPRD.

Raperda mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 menjadi fokus utama Fraksi AKB dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Mulyana menyatakan,

“Kami mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk segera memulai pembahasan mendalam terhadap Raperda ini. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap aspek dari pertanggungjawaban keuangan daerah dapat dievaluasi secara menyeluruh dan mendetail, ” ujarnya.

Pada sidang paripurna ke-27 di DPRD Kutai Timur, Fraksi AKB secara tegas menyoroti pentingnya pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran daerah. Mulyana menjelaskan, “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa dana publik yang dialokasikan dalam APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan amanah konstitusi dan tugas kami sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

Selain itu, fraksi ini juga mengusulkan agar pembahasan Raperda ini tidak hanya berfokus pada aspek anggaran belanja operasional dan modal, tetapi juga pada upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal. “Kami mencatat bahwa pendapatan asli daerah perlu terus dioptimalkan melalui berbagai sektor, seperti pertambangan, retribusi, dan pajak daerah. Ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Mulyana.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Fraksi AKB mengajak seluruh elemen masyarakat Kutai Timur untuk bersama-sama mendukung upaya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. “Kami mengajak kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam membangun Kutai Timur yang lebih baik untuk semua,” tutup Mulyana.

Pada akhir pandangan umumnya, Fraksi AKB menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penyampaian Raperda tersebut. Mulyana juga menyampaikan permintaan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses tersebut.

Sebagai kesimpulan, Fraksi AKB terus memantau dan mengawal proses legislasi ini dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. ADV

Loading

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!