Fraksi AKB Dorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Lebih dari Sektor Pertambangan
SANGATTA – Dalam rapat Paripurna ke-27 DPRD di DPRD Kabupaten Kutai Timur, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB), yang diwakili oleh Mulyana, anggota Komisi D, menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Mulyana menyampaikan pandangan fraksi terkait nota penjelasan yang disampaikan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Fraksi AKB mencatat bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Timur tahun lalu mencapai Rp. 352,46 miliar, yang hanya sekitar 44,76% dari target anggaran sebesar Rp. 787,53 miliar. Hal ini menunjukkan adanya ruang yang besar untuk peningkatan pendapatan daerah.
“Pendapatan asli daerah yang masih di bawah target menunjukkan bahwa masih ada potensi yang besar untuk digali lebih dalam,” ungkapnya.
Fraksi AKB meyakini bahwa pendapatan daerah tidak seharusnya hanya bergantung pada sektor pertambangan semata. Pengelolaan kekayaan daerah harus lebih diversifikasi, termasuk peningkatan pendapatan dari sektor retribusi dan pajak daerah.
Diversifikasi pendapatan daerah menjadi fokus utama Fraksi AKB dalam menyikapi tantangan ekonomi saat ini. Mulyana menegaskan bahwa mengandalkan sektor pertambangan saja tidaklah cukup untuk memastikan keberlanjutan pendapatan daerah.
“Sektor pertambangan memang memberikan kontribusi signifikan, namun kita harus bijak dalam mengelola kekayaan alam ini. Diversifikasi pendapatan akan memberikan ketahanan ekonomi yang lebih baik, serta meminimalisir risiko terhadap fluktuasi harga komoditas,” papar Mulyana. ADV
