SANGATTA – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Joni, menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi jalan yang rusak di Rantau Pulung.
Dalam keterangannya, Joni mengkritik peran perusahaan-perusahaan yang beroperasi di area tersebut, termasuk PT KPC dan PT BAS, yang menurutnya belum bertindak maksimal dalam mengatasi masalah tersebut.
Joni menegaskan, meskipun DPRD berperan dalam pengesahan dan pengawasan anggaran, tanggung jawab utama untuk memastikan perbaikan infrastruktur berada pada pemerintah daerah.
“Yang jelas pemerintah harus ikut tegas, kewenangannya betul-betul ini kan pemerintah, kita ini DPRD kan hanya pengesah anggaran saja, anggaran kan yang kita awasi tapi disini memang tugas pemerintah untuk mengawasi dan menegaskan, kita bantu awasi tapi tidak sebesar pemerintah,” ujar Joni.
Menurut Joni, Bupati Kutai Timur telah berulang kali mengingatkan perusahaan yang terlibat untuk mengambil aksi yang lebih konkret, terutama terkait dengan perbaikan jalan yang rusak parah menuju Sangatta.
“Pemerintah sudah berupaya mengingatkan, tetapi respons dari beberapa perusahaan belum juga memuaskan,” tambahnya.
Joni juga menyinggung tentang perbaikan jalan di beberapa titik yang kini mulai menunjukkan progress, seperti di sekitar Jembatan Gerilya menuju Rantau Pulung dan Tanjung Labu, yang merupakan beberapa daerah terparah yang terkena dampak.
Wakil rakyat ini juga berharap akan ada lebih banyak progres yang terlihat di lapangan dan menekankan pentingnya kerjasama yang efektif antara pemerintah dan perusahaan untuk memperbaiki kondisi jalan di wilayah tersebut agar tidak lagi menjadi keluhan warga. ADV