SANGATTA – Besarnya saldo silpa dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kutim menjadi sorotan Anggota DPRD Kutim, Hepnie Armansyah.
Hepnie, dalam wawancara dengan media, menyoroti dampak besar dari perjalanan dinas yang berkontribusi pada saldo silpa yang signifikan tersebut.
“Perencanaan harus matang, termasuk perjalanan dinas yang saya tekankan. Jika saldo silpa dari setiap SKPD besar, berarti ada yang tidak beres. Bappeda harus mengevaluasi semuanya,” ujar Hepnie.
Dia menegaskan bahwa hal ini menunjukkan adanya kekurangan atau kesalahan dalam perencanaan anggaran yang harus dievaluasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Lebih lanjut, Hepnie menjelaskan bahwa setiap SKPD, termasuk DPRD, memiliki saldo silpa yang besar. Meskipun anggota DPRD juga terlibat dalam perjalanan dinas untuk menunjang tugas mereka.
“Kami, jika di kantor, tidak memiliki banyak pekerjaan selain rapat,” katanya.
Hepnie mendorong SKPD untuk menunda perjalanan dinas mereka hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) selesai.
Dia juga menyarankan penundaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) sampai DPA selesai, karena banyaknya sumbangan silpa yang masih ada menunjukkan kemungkinan adanya estimasi anggaran yang terlalu tinggi.
“Bimtek harus ditunda sampai DPA selesai. Jika masih ada saldo silpa, itu berarti anggarannya mungkin terlalu berlebih,” ungkapnya.
DPRD Kutim berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja SKPD dalam rangka meminimalisir potensi pemborosan anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah.ADV
