SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) baru saja menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Selasa 14 Mei 2024 Kemarin.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menyatakan bahwa grand design tersebut tetap akan mampu diimplementasikan, meskipun dengan berbagai halangan dan rintangan yang akan ada di depan. Bupati Kutim tersebut juga menyampaikan bahwa Kutai Timur Dalam kerangka tersebut telah memiliki sumber daya alam yang melimpah, kendati demikian masih dibutuhkan ruang bagi masyarakat agar dapat mengambil peran untuk bergerak di dalamnya.
“Saudara sekalian hal yang sangat menarik lagi bagi Kutai Timur dalam karangka itu ialah bahwa kita memiliki sumber daya alam yang berlimpah namun di sisi lain kita juga masih membutuhkan ruang yang masyarakat bisa bergerak di dalamnya,” ujarnya.
Ardiansyah melanjutkan bahwa saat ini Kutai Timur memiliki area sekitar 100.000 hektar yang masih belum maksimal pemanfaatannya.
“Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian saya melihat betapa pentingnya kita untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan melakukan review tata ruang yang kemarin oleh Provinsi Kalimantan Timur itu Kutai Timur diberikan ruangan sebesar 100 ribu hektar lebih namun sampai saat ini belum ada perkembangan yang maksimal,” ujarnya.
Ardiansyah melanjutkan bahwa baru 1000 hektar yang bisa dimanfaatkan dari lebih dari 100.000 hektar kawasan kehutanan Kutim yang siap untuk dikelola demi kepentingan masyarakat Kutim. Hal tersebut tentu masih jauh dari harapan yang diinginkan.
“Oleh karenanya dalam kesempatan ini juga di RPJPD ini mudah-mudahan ini bisa ada ruang meskipun review tata ruang provinsi Kalimantan Timur sudah selesai informasinya namun sampai saat ini kita juga belum melihat apa yang bisa diberikan untuk Kutai Timur dari 100 ribu sekian hanya 1000 yang bisa dimanfaatkan, jauh dari harapan yang kita inginkan,” terangnya.
Bupati Kutim tersebut juga berharap bahwa pihak-pihak terkait dapat kemudian untuk melakukan diskusi atau paparan mengenai hal tersebut dan juga ia berharap pihak kementerian memahami kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Kutai Timur.
“Padahal meskipun 100 ribu lebih itu kita keluarkan dari kehutanan kita masih memiliki hutan 50% lebih dari kawasan hutan yang ada. Nah ini mohon barangkali beberapa pihak nanti yang menyampaikan baik dalam diskusi atau paparan mudah-mudahan ini bisa disinggung kembali dan kita berharap kementerian terkait juga bisa memahami kondisi Kutai Timur,” tandasnya.ADV
