Ironi Pengelolaan Keuangan di Kutim, Silpa dan Utang menggunung
Sangatta – Sebuah ironi mewarnai pengelolaan keuangan di Kutai Timur (Kutim). Di satu sisi, daerah ini memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang cukup besar. Di sisi lain, Kutim juga masih menanggung utang kepada pihak ketiga.
Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan administrasi yang tidak maksimal.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutim Tahun Anggaran 2023, Hepnie Armansyah, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai situasi ini.
“Ada SKPD/OPD yang memiliki utang sekaligus Silpa di tahun yang sama,” ungkap Hepnie.
Hepnie menambahkan bahwa sudah dua tahun berturut-turut Kutim mengalami situasi Silpa yang signifikan.
“Jelas mereka belum bisa berakselerasi, belum mampu menyesuaikan. Ini mungkin karena memang kenaikan anggaran kita cukup signifikan yah. Dari 4,3 triliun menjadi sekitar 9 triliun di tahun 2023. Dan tahun ini sepertinya akan ada kenaikan lagi. Kita berharap di tahun 2024 ini jangan ada Silpa lagi. Penekanannya di situ!” tegasnya.
Situasi ini semakin kompleks dengan anggaran perjalanan dinas SKPD yang hampir mencapai 100 miliar rupiah. Meskipun begitu, Hepnie menyatakan tidak ada masalah selama anggaran tersebut bisa diserap dengan baik.
“Tidak masalah selama mereka mampu menyerapnya. 2-3 miliar per SKPD itu selama mereka mampu habiskan, ya silahkan saja,” ujarnya dengan santai.
Namun, Hepnie menyoroti bahwa diskusi yang ada saat ini masih terfokus pada kuantitas anggaran dan tingkat penyerapannya, belum menyentuh aspek kualitas.
“Bicarakan soal kualitas itu nanti. Ini baru bicara kuantitas saja belum bisa terserap semua, belum memuaskanlah!” pungkasnya.ADV
